-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Para Pekerja Gembira Setelah Menerima Upah yang Tidak Dibayarkan Pemborong Aryadi Dibayar oleh PT Maxon Prime Technology

By On 10/16/2021 12:02:00 AM


SERANG, CULA1.ID – PT Maxon Prime Technology kembali memberikan gaji yang merupakan hak para pekerja yang tidak dibayarkan oleh Ariyadi selaku pemborong pekerjaan pemipaan, Jumat, 15 Oktober 2021.

Basuni, salah seorang karyawan (helper) mengaku senang menerima gaji yang diberikan oleh PT Maxon Prime Technology. Padahal, gaji karyawan tersebut merupakan kewajiban Aryadi selaku pemborong, karena pihak PT Maxon Prime Technology sudah menyelesaikan kewajibannya.

“Iya senang. Akhirnya kita diberikan apa yang menjadi hak kami sebagai pekerja. Terima kasih  PT Maxon Prime Technology,” ucapnya kepada awak media, Jumat, 15 Oktober 2021.

Hal senada dikatakan pekerja lainnya, Sony (Filtter). Ia juga mengaku senang akhirnya menerima gaji yang diberikan oleh PT Maxon Prime Technology.

“Iya seneng banget. Gak nyangka akhirnya kita bisa benafas lega karena apa yang menjadi hak kita sekarang bisa terealiasasi,” ucapnya.

Seperti diketahui, Ariyadi selaku pemborong mengalami wanprestasi dan kesulitan finansial dalam melakukan pembayaran pekerja.

Kronologi Berita Kerja

Pada tanggal 9-6-2021, pihak kedua (pemborong) Aryadi, Amin dan team, datang melakukan pertemuan dengan pihak pertama yaitu Teh Yee Keong dan Joanda Simatupang disalah satu tempat di Kawasan Lippo Karawaci.

Pertemuan tersebut guna membahas rencana kerja (pekerjaan pemipaan) yang akan dilakukan di Mowilex Project – Cikande. Pembahasan tersebut dilakukan dengan sangat terbuka dan dengan keputusan Bersama dilakukan dengan sehat jasmani dan rohani oleh kedua belah pihak.

Terjadi tawar menawar dalam penentuan nilai proyek tersebut sehingga didapatkan di angka Rp. 535.000.000,- dengan jumlah team pekerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebanyak 20 team.

Dalam pembahasan tersebut gambar kerja belum keluar karena masih dalam proses Engineering dan dikeluarkan secara bertahap saat proses kerja sudah berjalan.

Artinya tidak ada jumlah pasti total sambungan pipa yang akan dikerjakan karena masih dalam proses Engineering. Namun hal tersebut di sanggupi oleh pihak kedua dengan menerima tawaran Kerjasama dalam pekerjaan pemipaan tersebut.

Merunut pada perjanjian yang telah disepakati ditanggal 9-6-2021, pada tanggal 3-7-2021 pihak kedua memberikan kesepakatan jumlah team kerja yang terdiri dari total jumlah 20 team kerja yang masing masing team beranggotakan 3 orang. Jumlah 20 team tersebut dirangkum dalam berita kerja yang dibuat oleh pihak kedua.

Tanggal 21-7-2021, Pihak kedua datang ke kantor di Mowilex – Cikande untuk melakukan penandatangan basah SPK. Sebelum melakukan penandatangan, pihak pertama yang bertugas (Joanda Simatupang – PM Maxon) memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk menelaah lebih teliti isi dan setiap butir kalimat yang tertulis dalam SPK tersebut. Dan pihak pertama saat itu pun memberikan sesi pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan oleh pihak kedua.

Isi dari SPK tersebut terkait perjanjian kerja pemipaan yang terdiri dari :

Pemborong : Aryadi

Nilai proyek pemborong : Rp. 535.000.000,-

Durasi Kerja  30 Hari Kalender (Terhitung Argon menyala)

Tugas dan lingkup kerja : Pabrikasi, dan pemasangan pipa serta asesoris

Main Production: Tank Farm 

Konsumabel dan alat : Mesin las, gerinda, argon, dan alat keselamatan kerja

Saat itu pihak kedua bertanya nilai Downpayment yang diberikan pihak pertama, sehingga pihak pertama memberikan penjelasan bahwa Downpayment tersebut diberikan 20% dari nilai proyek yang sudah disepakati kedua belah pihak. Downpayment tersebut senilai Rp. 107.000.000,- .

Setelah selesai memberikan penjelasan, pihak pertama dan pihak kedua bersama-sama melakukan penandatanganan basah SPK diatas materai.

Tanggal 27-7-2021, pihak kedua memulai pekerjaan pemipaan di Mowilex – Cikande. Namun saat itu team yang diturunkan hanya 5 team dengan alasan masih dalam proses persiapan kerja seperti menyiapkan meja kerja dan lainnya. 3 hari berjalan pihak kedua masih dalam jumlah team yang sama, sementara dalam perjanjian yang disepakati seharusnya berjalan dengan jumlah 20 team penuh. Karena mengingat durasi kerja yang hanya 30 hari kalender.

Saat itu Joanda Simatupang selaku PM di tempat tersebut menanyakan pada Ariyadi kenapa jumlah team yang diturunkan tidak sesuai dengan perjanjian. Namun Aryadi berkelit dengan banyak alasan sampai pada akhirnya jumlah team yang berjalan sampai minggu kedua tidak lebih dari 10 team.

Progress sangat lambat dan sangat terlihat dari hasil yang terpasang yang sangat sedikit. Mendekati minggu kedua pekerjaan, Ariyadi mengajukan pembayaran progress dengan alasan membayar pekerja dan nilainya sebesar Rp. 70.000.000,- dan pengajuan tersebut tidak sesuai dengan perhitungan progress yang aktual di lapangan dan dari Engineering yang hanya berjalan 10%.

Artinya memasuki di hari ke 13 masa kerja. Namun dengan pertimbangan kemanusiaan pihak pertama memberikan permintaan Ariyadi sebagai pemborong dalam pengajuan progress kerja, meski sangat jauh dari harapan.

Pada tanggal, 19-8-2021 pihak pertama mentransfer uang tersebut ke rekening :

Atas nama : Eha Muslihah

Bank : BNI

Nilai : Rp. 70.000.000,-

Dengan demikian nilai uang yang sudah diterima Aryadi sebagai pemborong selama 13 hari kerja, senilai: Rp.192.000.000,- 

Dengan rincian :

1. DP : Rp. 107.000.000,-

2. Pinjam pada Hendra : Rp. 10.000.000,-

3. Pinjam pada Joanda : Rp. 5.000.000,-

4. Pembayaran by progress : Rp. 70.000.000

Artinya uang yang sudah dibayarkan Pihak Pertama sudah masuk 35,8% selama 13 hari kerja, dan progress yang diberikan oleh Ariyadi tidak lebih dari 15%.

Melihat lambatnya progress kerja, pada tanggal 21-8-2021, Ariyadi sebagai pemborong dipanggil oleh pihak pertama untuk duduk bersama dalam membahas rencana mengejar progress.

Aryadi yang didampingi Amin sebagai partner dalam bagian dari pemborong, mengaku mengalami kesulitan Finansial untuk memenuhi jumlah pekerja yang disepakati dan juga kesulitan dalam melakukan pembayaran berikut serta kebutuhan lainnya. Seperti konsumabel dan juga pembayaran kontrakan pekerja.

Sehingga diputuskan keputusan bersama melalui kesepakatan kedua belah pihak yang terangkum dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Pemipaan yang ditanda tangan basah di atas materai.

Tanggal 25-8-2021 (1 bulan durasi kerja) Ariyadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai durasi kesepakatan yang tertuang dalam SPK. Namun pihak pertama memberikan perpanjangan waktu selama 14 hari ke depan.

Pada tanggal 8-9-2021, PT Maxon Prime Technology membayarkan pada Ariyadi sebagai pembayaran progress senilai Rp.122.037.000,- dengan total progress belum mencapai 40% di hari ke 44 kalender.

Dengan rincian :

1. DP : Rp. 107.000.000,-

2. Pinjam pada Hendra : Rp. 10.000.000,-

3. Pinjam pada Joanda : Rp. 5.000.000,-

4. Pembayaran by progress 1: Rp. 70.000.000,-

5. Pembayaran by progress 2: Rp. 122.037.000,-

Artinya uang yang sudah dibayarkan Maxon Prime Technology senilai Rp.314.037.000,- sudah masuk 58,6% selama 44 hari kerja, dan progress yang diberikan oleh Ariyadi tidak lebih dari 40%. Dan pekerjaan sudah mengalami keterlambatan 14 hari.

Dalam pengajuan progress ke 3, Ariyadi mengajukan pembayaran kurang lebih senilai Rp.105.000.000,-. Namun pengajuan tersebut ditangguhkan sementara dengan pertimbangan uang yang sudah masuk ke Ariyadi sudah masuk 58,6% dari nilai yang disepakati.

Artinya apabila PT Maxon Prime Technology membayarkan progress ke 3 ke Ariyadi, uang yang masuk sudah 78,3%

Ariyadi mengalami wanprestasi dan kesulitan Finansial dalam melakukan pembayaran pekerja, terhitung dari 1-15 September 2021 dengan nilai kurang lebih Rp.105.000.000,-.

Mengatasi hal tersebut, tanggal 17-09-2021, PT Maxon Prime Technology melakukan mediasi pada Ariyadi yang didampingi oleh Amin, namun mediasi tersebut diabaikan Ariyadi dan lebih memilih untuk melakukan Cutoff / pemutusan Kerjasama.

Dalam hal tersebut PT Maxon Prime Technology mengalami kerugian besar dalam progress kerja yang seharusnya diselesaikan oleh Ariyadi sebagai pemborong dalam 30 hari kerja justru molor sampai dengan 44 hari kerja dan progress baru mencapai 40% secara keseluruhan.

1. PT Maxon Prime Technology mendapat informasi mengenai kontrakan yang tidak dibayarkan Ariyadi meski uang tersebut sudah diberikan oleh PT Maxon Prime Technology kepada Ariyadi. Pekerja tidak dibayar gaji oleh Ariyadi, oleh itu Maxon menalangi pembayaran kepada pekerja agar menerima gaji akan tetapi ada dipembayaran progress 1 sebagian pekerja tidak menerima gaji yang sesuai hasil kerjaan mereka dari Ariyadi.

2. PT Maxon Prime Technology pernah menyebutkan estimasi jumlah pipa yang akan dikerjaan. Ariyandi dan Amin memberikan penjelasan dalam cara menyelesaikannya dengan nilai proyek yang sudah mereka ajukan.

3. Dalam beberapa kali pertemuan, PT Maxon Prime Technology menegaskan soal kesulitan keuangan Ariyadi. Dan memberikan solusi sebagai niat menyelamatkan Ariyadi dan pekerjaan berjalan dengan sesuai target kerja.

4. PT Maxon Prime Technology memberikan kepada Ariyadi solusi termasuk memberikan insentive ke Ariadi untuk membantu proyek ini saat di Takeover oleh Maxon. Dan, Amin juga digaji bulanan oleh Maxon tetapi ditolak dan diminta oleh Ariyadi, PT Maxon Prime Technology mengambil alih sepenuhnya dari pekerja dan juga kebutuhan konsumabel. Takeover.

5. Setelah diambil alih oleh PT Maxon Prime Technology, Ariadi menahan para pekerja untuk tidak boleh bekerja selama 4 hari lamanya.

6. Setelah diambil alih oleh Maxon, baru lah terungkap consumerable material, gaji pekerja, kontrakan tidak dibayarkan oleh Ariyadi.

7. Sesuai kesepakatan dengan pekerja melalui mediasi, tanggal 16-30/9/2021 sudah dibayarkan oleh Maxon sejak diambil alih. Sebaliknya saat belum diambil alih Maxon terhitung tanggal 1-15 sampai dengan detik ini belum dibayarkan oleh Ariyadi kepada pekerja. Atas dasar kemanusiaan Maxon membantu mereka melakukan penagihan ke Ariyadi.

8. Jumlah uang yang lebih bayar oleh pihak Maxon ke Ariyadi adalah sebesar kurang lebih Rp.160 juta dan sewaktu ditagih oleh pihak Maxon, Aryadi menjelaskan bahwa alat dan aset miliknya akan dijaminkan ke pihak Maxon sehingga masalah selesai.

9. Ariyadi menginfomasikan ke pihak Maxon bahwa dia memberikan jaminan 15 tabung di pihak Samator dengan nilai/tabung 2 juta rupiah. Itu adalah pembohongan saat pihak Maxon mengecek ke Samator dan mengetahui bahwa Ariyadi hanya memberikan jaminan 6 tabung saja.

10. Setelah take over, pekerja info ke pihak Maxon bahwa kontrakan mereka tidak dibayar dari awal sehingga ini harus dibayarkan oleh Maxon. Dimana sebelumnya Ariyadi pernah memintaan uang pinjaman ke Maxon untuk membayar kontrakan pekerja tersebut.

11. Dengan kejamnya, setelah take over ada diantara pekerja didatangin oleh Ariyadi untuk meminta uang kasbon yang diberikan oleh Maxon untuk pekerja sebelum gajian tanggal 30 September 2021 dan kasur di kontrakan pekerja juga diambil oleh Ariyadi sehingga pekerja terpaksa tidur di atas lantai tetapi hal ini dibantu oleh pihak Maxon ke pekerja agar pekerja membeli Kasur yang dibayarkan oleh Maxon.

12. Ariyadi menceritakan dia adalah korban pembohongan. Justru sebaliknya Maxon lah yang ditipu. Mulai dari jumlah pekerja yang tidak sesuai dari awal mulai pekerjaan.

Pada intinya, Maxon memberikan berbagai pilihan Opsi melalui mediasi kepada Aryadi sebagai Pemborong dan Amin sebagai rekan kerjanya. Dan pilihan Take Over adalah permintaan Aryadi. Kami memiliki percakapannya.

Tidak ada penyebutan jumlah joint maupun diameter in dalam SPK, dan angka yang dibayarkan Maxon merupakan angka Fix atau Lumpsum (Borongan).

Jadi semua berita yang disampaikan Aryadi dan Amin dalam berita tersebut adalah Kebohongan Besar alias Hoax.

Untuk itu, PT Maxon Prime Technology akan menggugat Aryadi dan Amin Miliaran Rupiah karena Wanprestasi menyelesaikan proyek. (*/red)

Dukung Otsus Jilid 2 dan Sukseskan PON XX, Tokoh Masyarakat Pegunungan Tengah Papua Ini Kecam KKB

By On 10/11/2021 10:01:00 PM


PAPUA, CULA1.ID – Segenap warga Papua mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX di tanah Papua. Kehadiran PON di Tanah Papua, patut diberikan apresiasi karena Pemerintah Pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada Provinsi Papua sebagai tuan rumah. 

Demikian seperti dikatakan Sem Kogoya, salah seorang Tokoh Masyarakat Pegunungan Tengah. 

Ia mengatakan, bahwa pihaknya siap mengawal penyelenggaraan PON dari awal hingga akhir. 

Menurutnya, PON merupakan hajat besar yang menjadi satu prestasi dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada tanah Papua. 

“Kami akan mengawal proses ini. Kami yakin proses ini akan mengangkat prestasi olahraga di tanah Papua, pembangunan di tanah Papua dan juga akan mendorong kebangkitan olahraga dan juga ekonomi Papua,” kata Sem Kagoya kepada wartawan. 

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah mempercayai Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON ke XX tahun 2021. 

“Kita berikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan juga kepada seluruh Gubernur se Indonesia 33 Provinsi kepercayaan kepada masyarakat tanah Papua untuk menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan PON,” ucapnya. 

Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua untuk bergandengan tangan bersatu untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah, PB PON dan juga kepada sub klaster di 4 Kabupaten/Kota dalam mensukseskan penyelenggaraan PON XX. 

“Kami juga memohon dukungan doa dari seluruh umat lintas agama agar pelaksanan PON XX di tanah Papua bisa berjalan lancar atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa,” harapnya. 

Sem Kagoya juga mengatakan, segenap warga Papua mendukung Otonomi Khusus (Otusus) Jilid 2 yang diperpanjang tahun 2021 ini. Mereka mendukung keberlanjutan program tersebut karena sudah merasakan manfaatnya. 

Salah satu hal yang mendorong kemajuan Papua adalah otonomi khusus. Program Otsus jilid II yang dimulai sejak tahun 2001 ini ditujukan khusus untuk masyarakat di Bumi Cendrawasih, dan Pemda Papua mendapatkan kucuran dana untuk membangun wilayahnya. Masyarakat mendukung Otsus karena memang bermanfaat bagi mereka. 

Ia mendukung perpanjangan Otsus karena masyarakat Papua sangat membutuhkan dana, baik untuk men-spuport bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sektor masyarakat. 

“Masyarakat mendukung Otsus Jilid II karena penyalurannya tak hanya untuk bidang pendidikan, tetapi juga kesehatan. Dengan dana Otsus maka bisa dibangun Puskesmas dan RS yang peralatannya mencukupi, sehingga masyarakat tak perlu jauh-jauh pergi ke Jayapura atau Merauke saat akan berobat. Anggaran Otsus juga bisa digunakan untuk pemberantasan penyakit malaria dan TBC yang menjadi endemi di Papua,” ujarnya. 

Ia menegaskan, jika Otsus Jilid 2 didukung oleh masyarakat maka akan lancar saat pembangunan infrastrukturnya maupun pembuatan fasilitas umumnya. 

“Otsus Jilid II di Papua adalah program yang sangat baik untuk modernitas di Bumi Cendrawasih. Sehingga masyarakatnya makin maju, sehat, dan cerdas. Karena dana Otsus tidak hanya dibuat untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lain, tetapi juga untuk bidang kesehatan dan edukasi,” pungkasnya. 

Sem Kogoya juga mengatakan, isu Papua Merdeka hanya dijadikan proyek untuk menarik perhatian. 

Ia berharap jangan sampai ada isu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kriminal Kelompok Papua (KKP) selama PON XX. 

Menurut Sem Kogoya, tindakan-tindakan kontra pemerintahan yang dilakukan oleh KKB sangat merugikan masyarakat Papua secara luas. 

“Tindakan-tindakan kontra pemerintah tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat Papua secara luas. Jikalau dinilai ada kekurangan atas sikap negara kepada masyarakat Papua, maka sampaikanlah dengan cara-cara yang baik,” pungkasnya. (*/red)

Dies Natalies Asrama Jayawijaya Jengki Papua ke-IV, Ketua Asrama: Jaga Kekompakan untuk Membangun Papua dan Sukseskan PON XX

By On 10/03/2021 10:43:00 PM

JAKARTA, CULA.ID – Aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua belakangan ini kerap terjadi. Seperti terbaru pembakaran fasilitas umum di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, menewaskan tenaga kesehatan dan membuat luka sejumlah lainnya. Begitu juga dengan aparat Kepolisian dan TNI yang menjadi korban.

Kejadian tersebut tidak menyurutkan semangat dan kekompakan mahasiswa Papua Jayawijaya yang tinggal di Asrama Jl Jengki Cawang Jaktim di Kota Studi. Dalam kesempatan Hari Ulang Tahun (HUT) Asrama Jengki yang ke-4, Pemuda dan Mahasiswa yang berasal dari Papua dan Papua Barat merayakan hari jadi Asrama Jayawijaya dengan menjaga kekompakan dan ibadah bersama pada Jumat, 01 Oktober 2021.

Perayaan HUT Asrama Jengki dijadikan kesempatan untuk berdoa bersama agar pelaksanaan PON XX di Papua berjalan dengan aman.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asrama Jengki Jaya Wijaya, Yekson Daby. Menurut Yekson yang sering disapa Econ, HUT Asrama Jengki Jayawijaya dijadikan momen untuk menjaga kekompakan antar mashasiswa yang sedang melaksanakan studi di Jakarta dan juga sebagai kegiatan ibadah, berdoa untuk kelancaran PON XX di Papua.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kekompakan keluarga mahasiswa Papua, karena seluruh mahasiswa yang melaksanakan studi di beberapa daerah atau kota mengemban tugas untuk dapat membangun Papua di masa depan,” kata Yeksin, di Jakarta, Jumat, 01 Oktober 2021.

Apalagi kini Papua menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX. Yekson mengatakan siap untuk membantu agar penyelenggaraan ini berjalan lancar.

“Di sela-sela perayaan, kami berdoa semoga penyelenggaraan PON XX di Papua dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman. Kami siap mengawal kelancaran pelaksanaan PON ini,” tutupnya. (*/red)

Pemuda Papua dan Papua Barat Kecam KKB, Siap Kawal PON ke-XX

By On 10/03/2021 10:03:00 PM

JAKARTA, CULA1.ID – Aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua belakangan ini kerap terjadi. Seperti terbaru pembakaran fasilitas umum di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, menewaskan tenaga kesehatan di sana dan membuat luka sejumlah lainnya. Begitu juga dengan aparat Kepolisian dan TNI yang menjadi korban.

Menanggapi persoalan tersebut, puluhan pemuda dan mahasiswa Papua dan Papua Barat yang mewakili organisasi kedaerahan di Jakarta, sepakat berhimpun bersama dalam wadah Konferensi Mahasiswa Papua (KMP).

KMP ini menjadi tempat komunikasi lintas organisasi kedaerahan Papua dan Papua Barat, yang telah mengadakan dialog terbuka terkait polemik yang tengah terjadi di Papua itu.

KMP ini lahir dari keresahan bersama akan kondisi Papua dan Papua Barat yang beberapa hari terakhir sempat memanas. Serta merupakan sebuah sikap bersama bahwa pemuda dan mahasiswa Papua dan Papua Barat sebagai agent of control, akan tetap mengedepankan nilai-nilai intelektualitas dalam penyampaian kritik yang membangun.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator KMP Moeytuer Boymasa. Menurut Moeytuer, tindakan-tindakan kontra pemerintahan yang dilakukan oleh KKB sangat merugikan masyarakat Papua secara luas.

“Kami khawatir, tindakan-tindakan kontra pemerintah tersebut berlangsung terus menerus yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat Papua secara luas. Jikalau dinilai ada kekurangan atas sikap negara kepada masyarakat Papua, maka sampaikanlah dengan cara-cara yang baik dan kami siap menjadi pendamping kiranya memang dibutuhkan,” kata Moeytuer, di Jakarta, Minggu, 03 Oktober 2021.

Apalagi kini Papua menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX. Moeytuer menyatakan siap untuk membantu agar penyelenggaraan ini berjalan lancar.

“Semoga penyelenggaraan PON XX di Papua dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman. Kami siap mengawal kelancaran pelaksanaan PON ini,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Paulus Waterpauw dalam paparanya pada dialog terbuka yang digelar KMP tersebut menyebutkan, negara tetap berkomitmen membangun Papua demi mewujudkan pemerataan pembangunan. PON ke-XX di Papua adalah salah satu bukti yang nyata dalam pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Air.

“Negara berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan, PON XX adalah sebuah wujud dan menjadi pintu gerbang perubahan. Mari bersama sukseskan PON XX, siapapun yang mengganggu akan kami tindak tegas, tidak ada tempat bagi gerakan-gerakan terorisme,” sebutnya tegas.

“Karena itu, seluruh pemuda Papua dan Papua Barat mengajak seluruh masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat untuk tidak merasa dianaktirikan oleh pemerintah saat ini. Kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PON ke-XX sehingga dapat berjalan dengan aman,” tutupnya. (*/red)

Sosialisasikan Program Vaksinasi Nasional, PP-Hamas Bersama Polda Banten Gelar Baksos

By On 9/29/2021 03:34:00 PM

SERANG, CULA1.ID – Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang (PP-Hamas) bersama Tim Polda Banten melaksanakan kegatan Bakti Sosial (Baksos) di Yayasan Karya Asih, Kampung Padasuka, Desa Tamiang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Banten, Rabu, 29 September 2021.

Kegiatan Baksos berupa paket sembako tersebut mengusung tema "Memperkuat Himpunan Mahasiswa Serang dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Vaksinasi untuk Melawan Covid-19".

Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang (PP-Hamas), Gustian Irwansyah mengatakan, kegiatan Baksos ini sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya vaksin di masa pandemi, serta membatu pemerintah untuk mensukseskan program percepatan Vaksinasi.

“Hari ini kami ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan mengadakan kegiatan Baksos sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Alhamdulilah hari ini kita bisa melaksanakan baksos yang sasaran utamanya kaum dhuafa dan anak yatim,” ujar Gustian.

Gustian juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Banten yang telah mensuport kegiatan tersebut.

“Saya mewakili PP-Hamas mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Banten yang telah mensuport kegiatan ini. Semoga yang kami lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Karya Asih, Iman Sutanto S.Pdi mengucapkan terima kasih kepada Polda Banten dan PP-Hamas atas kegiatan Baksos di Yayasan Karya Asih serta sosialisasi Vaksin yang disampaikan oleh Kasubdit 5 Polda Banten.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Banten yang telah memberikan bantuan melalui PP-Hamas, terlebih bantuan yang diberikan memang sangat dibutuhkan di tengah ekonomi yang memang sedang sulit.

“Di tengah masa sulit seperti ini, kami sangat berterima kasih kepada PP-Hamas, juga Bapak Kapolda Banten yang telah memberikan bantuan kepada kami. Walaupun kami belum pernah bertemu secara langsung dengan Bapak Kapolda Banten, namun beliau sangat perhatian kepada kami. Saya berdoa agar Bapak Kapolda Banten selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, agar selalu bisa terus memberikan perhatian kepada masyarakat,” tutupnya. (*/red)

Berikan Solusi Terhadap 56 Pegawai KPK yang Tidak Lolos TWK, DPP LIPPI Apresiasi Presiden dan Kapolri

By On 9/29/2021 09:30:00 AM

JAKARTA, CULA1.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan solusi terkait polemik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana tersebut dan surat permohonan tersebut direspons baik oleh Presiden Jokowi melalui Mensesneg dan menyatakan kesetujuan akan rencana diangkatnya 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk diangkat menjadi ASN Polri.

Keinginan Kapolri merekrut 56 pegawai KPK didasari dengan adanya kebutuhan organisasi Polri, khususnya di Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Korupsi untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan upaya lain dalam rangka mengawal program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan strategis yang lain.

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LIPPI) menyambut baik dan mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memberikan solusi terhadap 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk diangkat menjadi ASN Polri.

“Kami menilai, langkah Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah langkah yang terbaik bagi 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK agar nantinya tetap berbakti pada negara dalam membantu penindakan hukum meski tidak di KPK RI,” kata Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LIPPI), Dedi Siregar melalui press releasenya yang diterima media ini, Rabu, 29 September 2021.

Dedi Siregar mengatakan, pihaknya mengapresiasi dengan langkah yang diambil oleh rencana Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK KPK.

“Presiden menyetujui solusi yang disarankan oleh Kapolri terhadap 56 pegawai KPK, sehingga nantinya publik dapat melihat keseriusan 56 pegawai KPK dalam melakukan tugas mengabdi untuk bangsa dan negara,” pungkas Dedi.

“Jika tawaran tersebut ditolak oleh 56 pegawai dan keinginannya masih kuat untuk menjadi ASN di KPK akan menjadi pertanyaan besar bagi kalangan publik dan masyarakat luas,” sambung Dedi.

Untuk itu, kata Dedi, pihaknya meminta Ketua KPK, Firli Bahuri agar tetap berpedoman pada putusan MK dan MA soal TWK, dan istikomah pada UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK, dan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Hasil Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. 

“Terakhir, kami mendukung  Kapolri untuk menjadikan Polri humanis, dan menjadikan Polisi sebagai sosok penegak hukum yang tegas, namun tetap humanis, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami menilai sudah upaya yang dilakukan Kapolri dengan cara mengirim surat kepada Presiden Jokowi agar 56 Pegawai KPK yang tidak lolos TWK direkrut menjadi ASN Polri,” tegas Dedi. 

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan solusi berkaitan polemik 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Kapolri siap merekrut 56 pegawai itu untuk menjadi pegawai di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri. 

“Kami telah berkirim surat ke Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang tidak lulus tes TWK itu untuk bisa kita tarik, kita rekrut jadi ASN Polri di Bareskrim, khususnya di Direktorat Tipikor,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Sementara, Presiden Jokowi menyetujui langkah Kapolri dan mengarapkan untuk  menindaklanjuti rencana tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). (*/red)

Pendeta di Tanah Papua Diminta Ajak Jemaatnya Agar Tidak Terprovokasi dan Tetap Jaga Keamanan

By On 9/27/2021 01:09:00 AM

JAKARTA, CULA1.ID – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia (DPC API) Kota Jayapura mengimbau kepada seluruh Pendeta di tanah Papua kiranya dapat mengajak seluruh jemaatnya agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tanah ini.

“Dalam menyikapi soal kasus Natalius Pigay, hendaknya dipercayakan kepada Tuhan dan Aparat Kepolisian yang sudah memproses dan berusaha menuntaskan kasus tersebut,” kata Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia Dewan Pimpinan Cabang (DPC API) Kota Jayapura, Pdt. Jerry Rahakbauw,S.Th, dalam press releasenya yang diterima media ini, Senin, 27 September 2021.

Menurutnya, aparat keamanan sudah mengamankan pelaku dan sedang diproses secara hukum yang berlaku dinegara ini sehingga sebagai masyarakat wajib mejaga keamanan dan ketertiban.

“Kita semua jangan terprovokasi, apalagi sampai berbuat anarkis, karena itu semua bertentangan dengan Firman Tuhan,” pungkas Pdt. Jerry Rahakbauw.

Ia menjelaskan, hasil audiensi dengan Walikota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano, MM menyatakan, bahwa Pemerintah memiliki masyarakat, dan pendeta memiliki jemaat yang merupakan bagian dari masyarakat luas, fokus pada masalah sosial, kaum marginal, masalah ekonomi kerakyatan, Narkoba, miras, dan perubahan melalui doa.

“Selain program kerja pelayanan umat, kami juga mendukung pembangunan di Kota Jayapura. Pendeta harus menjadi bagian dari motto pembangunan Kota Jayapura, yakni ‘untuk kemuliaan nama Tuhan’ Pendeta harus hadir di tengah-tengah masyarakat bersama pemerintah dalam menjaga kota ini aman, nyaman dan tenteram melalui sinergi dengan pemerintah,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada pertengahan September 2021 ini, DPC API Kota Jayapura berencana akan mengadakan kegiatan Rapat Kerja Tahun 2021 yang akan berlangsung di GBGP Bait – El Abepura Kota Jayapura selama 1 hari dengan mengambil tema “Bersatu dan Bangkit (Yohanes 17:23)” dan Sub Tema “Asosiasi Pendeta Indonesia Konsisten Dalam Nilai-Nilai Kerajaan Allah Demi Kemuliaan Tuhan di Kota Jayapura”. Namun dampak dari Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, rencana kegiatan tersebut terkendala dengan masalah pembiayaan kegiatan.

DPC API Kota Jayapura merupakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sekaligus wadah organisasi para Pendeta/Pastor Kristen Indonesia dalam membangun Tubuh Kristus, menyampaikan suara kenabian, dan melayani umat  namun tetap bersifat independen di luar sistim pemerintahan, sebagai berkat  bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Pengurus DPC API Kota Jayapura dipilih dan dilantik pada tanggal 30 Agustus 2021 melalui Konferensi Cabang yang berlangsung di Gereja Bethel Gereja Pantekosta Abepura, Kota Jayapura, berhasil membentuk sekaligus menetapkan Badan Pengurus API DPC Kota Jayapura masa bhakti periode 2018 – 2023. 

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Rakerda guna membahas program kerja API Kota  Jayapura untuk 5 tahun ke depannya.

Pengurus DPC API Kota Jayapura berbadan hukum dan terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Nomor: DJ III/Kep/HK.00.5/167/247/06, dengan Sekretariat di Kompleks Gereja Gerakan Pantekosta Jamaat Makadonia Jl. Baru Tobati - Pantai Hamadi Kota Jayapura, Papua, Contac Person: 085244425555, 085254272774, 082248196246 dan 081389043437. (*/red)

Wujudkan Cita-cita, Komunitas Anak-Anak Yali Mabel di Jakarta dan Bekasi Komitmen Akan Fokus Menuntut Ilmu

By On 9/27/2021 12:41:00 AM

JAKARTA, CULA1.ID – Komunitas Anak-Anak Yali Mabel di Jakarta dan Bekasi merupakan kumpulan anak-anak perantau yang berasal dari Suku Dani Papua, memiiliki komitmen bersama dalam hal kesamaan kesukuan dan tujuan untuk menuntut ilmu sebagai seorang pelajar/mahasiswa di Jakarta dan Bekasi demi mewujudkan cita-cita.

Bahkan beberapa anak muda dari Suku Yali telah menjadi Anggota TNI dan Polri sebagai sebuah kebanggan anak Papua. 

Jumlah anggota komunitas aktif saat ini sekitar 50 orang, tersebar di berbagai wilayah di Jakarta dan Bekasi dengan Sekretariat di Jl. Cibulan No. 3 Keb. Baru, Jakarta Selatan. 

“Anggota Komunitas Yali Mabel Papua dalam kehidupan komunitas sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kesenian yang diwariskan oleh Kepala Suku, terutama dalam hal perkawinan (pernikahan),” kata Ketua Komunitas Anak-Anak Yali Mabel di Jakarta dan Bekasi, Linus Logo kepada awak media, Senin, 27 September 2021. 

Menurut Linus Logo, kesenian pada masyarakat Suku Yali adalah Yunggul (Dansa) dengan cara 'lari kecil' sambil berkeliling menggunakan senjata berupa busur dan panah. 

Sementara, sistem pengetahuan dalam masyarakat Yali, mereka mengenal obat-obatan tradisional untuk obat sakit badan dan penyakit lainnya. 

“Tarian Yosipin Pancar atau sering disebut Yospan yang dibawakan secara bersama-sama lebih dari 10 orang mengandung nilai filosofi menunjukkan budaya Papua yang energik dan nilai persatuan dan kekompakan,” ujar Linus Logo. 

Linus Logo menjelaskan, Komunitas Anak-Anak Yali Mabel memiliki ikatan persaudaraan yang cukup solid, merasa senasib dan sepenanggungan sebagai sesama Suku Yali perantau di Jakarta, dan memiliki kekuatan massa, dalam hal kegiatan sosial konsern menyikapi berbagai kebijakan Pemerintah dan isu-isu aktual lainnya, salah satunya menyikapi kebijakan Pemerintah dalam memajukan seni budaya dan adat istiadat Papua sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI. 

Dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Ibu Kota dirasakan dampaknya secara ekonomi oleh Komunitas Anak-Anak Yali Mabel di Jakarta dan Bekasi dimana pada awal Oktober 2021, segenap Pengurus Komunitas Yali Mabel Papua di Jakarta berencana akan menghadiri kegiatan Pagelaran Seni Budaya dan adat istiadat melalui prosesi pernikahan salah seorang anggota keluarga Komunitas Suku Yali Mabel Wamena Papua. 

“Prosesi pernikahan akan dilangsungkan di Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), sekaligus sebagai momentum dari penyatuan dua kebudayaan yang berbeda antara budaya / adat istiadat asli Papua dengan kebudayaan Batak dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat Indonesia dalam bingkai NKRI,” pungkas Linus Logo. (*/red)

Indonesia Negara Hukum, DPP LPPI: Hormati Hasil Putusan MA dan MK Terkait Pegawai KPK!

By On 9/25/2021 06:28:00 PM

JAKARTA, CULA1.ID – Beredar kabar di publik soal ultimatum yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang apabila Presiden Jokowi tidak mengangkat Novel dkk menjadi ASN dalam kurun waktu 3x24 jam maka pihaknya melakukan unjuk rasa.

Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) merasa aneh dengan narasi yang dibangun mahasiswa yang mengatasnamakan BEM SI yang mendukung Novel Cs agar diangkat menjadi ASN Pegawai KPK. 

“Menanggapi persoalan tersebut mahasiswa pasti sangat tahu hukum. Jadi harusnya kita hormati hasil putusan TWK pegawai KPK oleh MA dan MK telah memutuskan  konstitusional dan sah,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) Dedi Siregar melalui siaran persnya yang diterima media ini, Sabtu, 25 September 2021.

“Harusnya hasil putusan hukum itu kita kawal, bukan sepatutnya mendorong, apalagi narasi mengancem kepada Presiden,” pungkas Dedi Siregar.

“Indonesia kan negara hukum. Bukan negara kekuasaan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, kata Dedi, bahwa pada hasil putusan TWK KPK sudah menghasilkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkama Agung (MA) bahwa sudah sah dan Konstitusional.

“Hasil putusan MK dan MA tetap berlaku dan dilaksanakan sebelum ada putusan hukum yang membatalkan atau menggugurkannya,” ujarnya. 

Dedi juga mengatakan, terkait perihal menyampaikan aspirasi sangat diperbolehkan dan konstitusi menjamin dalam UUD 1945 diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun demikian, kata Dedi, jika mengandung ancaman kepada Presiden RI itu namanya bukan unjuk rasa, tapi suatu penekanan dan bisa dikategorikan berupa teror. 

“Untuk itu, kami mengajak mahasiswa dan pemuda menghormati hasil putusan MK dan MA,” tegasnya. 

“Kami sampaikan juga, stop meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat Novel dkk Pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN. Persoalan itu tidak tepat apabila mengarah kepada kekuasaan, karena Indonesia kan negara hukum dan sudah menghasilkan putusan hukum MK dan MA,” jelasnya.

Dedi Siregar juga menyampaikan, bahwa Ketua KPK Firli Bahuri sudah menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian, lanjut Dedi, KPK sudah melakukan pembinaan dan sudah selesai proses pembinaan pada pegawai yang tidak memenuhi syarat dan sudah menghasilkan keputusan setelah dilakukan pembinaan pegawai diangkat menjadi ASN. 

“Untuk itu, kami tetap mendukung hasil keputusan MK dan MA. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijalankan hasil TWK KPK sudah Konstitusional dan Sah,” pungkas Dedi. 

“Artinya, segala sesuatu putusan TWK Pegawai KPK sudah dapat diterapkan dan dijalankan sesuai perintah Undang-Undang termasuk hasil Novel dkk dibebas tugaskan per 30 September 2021 mendatang,” pungkas Dedi. (*/red)

Jaga Kondusifitas Wilayah, Polda Banten Bersama FSPP Kabupaten Lebak Gelar Sarasehan

By On 9/25/2021 03:19:00 PM

LEBAK, CULA1.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Banten bersama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Lebak mengadakan sarasehan dengan mengusung tema “Menjaga Kondusifitas Wilayah Kabupaten Lebak dari Penyebaran Paham Radikalisme”, Jumat, 24 September 2021.

Kegiatan yang diadakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Kanza, Desa Malabar, Kecamatan Cibadak, tersebut dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya faham radikalisme di tengah masyarakat, serta untuk menyikapi isu-isu terorisme yang berkembang saat ini.

Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Lebak, Kyai Ade Bujaeremi mengatakan, tujuan dihadirkannya Sarasehan dalam kegiatan tersebut dalam rangka menyatukan pendapat dalam upaya mencegah yang hangat saat ini banyak diperbincangkan terkait dengan radikalisme.

“Kami berharap agar FSPP Kabupaten Lebak tetap berkomitmen dan memberikan kontribusi yang nyata dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan aman, tentunya dalam konteks merawat kebhinekaan dan menjalin komunikasi internal antar umat beragama,” katanya.

Ia juga mengatakan, FSPP memberikan pemahaman terkait kepada pengurus FSPP di Kabupaten Lebak.

“Alhamdulillah diskusi terkait radikalisme berjalan dengan baik. Semua pengurus menyampaikan ide dan gagasan bagaimana penanganan radikalisme di Kabupaten Lebak ini,” pungkasnya.

“Dalam pertemuan ini, kita akan terus melakukan kegiatan, diantaranya kita akan terus bersilaturahmi dengan pesantren-pesantren yang diduga atau ada indikasi terkait radikalisme dan akan memberikan pemahaman kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang berbeda,” sambungnya.

Samsul Bahri, anggota FSPP Kabupaten Lebak menambahkan, dengan diadakannya acara ini sangat memberikan pemahaman bahaya radikalisme apalagi di Ponpes.

Ia juga berharap, untuk ke depan kegiatan sarasehan ini terus dilaksanakan di FSPP Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman pencegahan dini paham radikalisme, serta terciptanya keharmonisan dan saling pengertian diantara umat beragama,” pungkasnya. (*/red)