-->

CULA1.ID

Jurnal Kelestarian Bangsa

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

DPP LPPI Sebut Ombudsman Cari Sensasi Soal TWK Pegawai KPK

By On 7/22/2021 10:22:00 PM

JAKARTA, Cula1.ID – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Perhati Indonesia (DPP LPPI) mempertanyakan temuan Ombudsman RI soal dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami meragukan dan terkesan ada yang dipaksakan dalam hasil temuan Ombudsman ini, yang kami lihat sejauh ini KPK sudah menjalankan perintah Undang-Undang (UU) dengan berhasil melakukan TWK,” kata Ketua Umum (Ketum) DPP LPPI, Dedi Siregar melalui siaran persnya yang diterima media ini, Kamis, 22 Juli 2021. 

Dedi menilai, KPK telah menjalankan perintah Undang-Undang. Ia meminta Ombudsman untuk tidak menggiring opini terhadap KPK serta tidak melakukan intervensi terhadap proses seleksi calon pegawai KPK. 

“Sudah seharusnya Ombudsman menghargai dan menghormati hak lembaga KPK dalam menjalankan aturannya dalam proses rekrutmen calon pegawainya,” pungkas Dedi Siregar.

Menurut Dedi, dalam setiap asesmen diatur dalam Undang-Undang, semua lembaga harus menghargai aturan-aturan lembaga masing-masing instansi. 

“Perihal alih status pegawai KPK menjadi ASN itu merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang adalah revisi UU KPK. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. PP itu sebagai aturan turunan dari UU KPK yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Juli 2020,” tegasnya.

Seharusnya, kata Dedi, Ombudsman sebagai lembaga negara menghormati kebijakan KPK yang sama-sama dalam melakukan proses penindakan dan mendukung KPK dalam merekrut setiap calon ASN yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan NKRI. 

“Sebab jika tidak dilakukan TWK kepada setiap ASN, maka Indonesia akan terancam paham dari luar yang liberal, radikalis, ekstimis,” tutupnya. (*/red)

Rekontruksi Jalan Babadan - Purwadadi Diduga Tidak Sesuai RAB

By On 7/14/2021 10:14:00 PM



SERANG, Paket pekerjaan Rekontruksi Jalan Babadan - Purwadadi yang berlokasi di Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Banten, diduga dalam tahapan pelaksanaan pemasangan Tembok Penahan Tahan (TPT) tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pantauan dilokasi beberapa waktu yang lalu, kegiatan yang sedang dikerjakan PT. Kramat Raya Akbar dengan nomor Kontrak 620/07-PK.HS.4226245/PPK.JL.BBDN-PWDD/KPA-DM/DPUPR/2021, anggaran mencapai Rp 4.308.964.650.00 bersumber dari DTU-DAU-APBD Kabupaten Serang tahun anggaran 2021 nampak tinggi dan lebar pondasi TPT bervariasi.

Seperti yang dikatakan masyarakat pemerhati lingkungan Munawir Sazali, dirinya menduga pihak pelaksana (PT. Kramat Raya Akbar-red) diduga telah melakukan kecurangan dengan cara mengurangi kubikasi pada item pembangunan TPT.

"Dapat kita lihat dilokasi, ukuran ketebalan pasangan batu untuk tembok penahan tanah tudak semuanya rata, ada yang 15 cm dan 25 cm," katanya, Rabu (14/07/2021).

Selain ketebalan pasangan batu yang kurang, Munawir menambahkan bahwa pada pasangan batu untuk pondasi yang tertanam, baik untuk lebar dan tingginya diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya.

Masih kata Munawir, seharusnya disetiap kegiatan pada saat pekerjaan itu semestinya ada pelaksana ataupun pihak Konsultan yang hadir untuk melakukan pengawasan kegiatan tersebut.

"Namun di lokasi Babadan - Purwadadi, tidak ditemukannya pihak pelaksana dan konsultan. Sehingga dapat disimpulkan kegiatan ini dijadikan ajang bancakan," imbuhnya.

Selanjutnya Munawir mengharapkan kepada Pelaksana Teknis (Peltek) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang agar secepatnya melakukan monitoring terhadap kegiatan pemasangan TPT di kegiatan Rekontruksi Jalan Babadan - Purwadadi.

"Apabila terbukti pihak pelaksana melakukan kecurangan, jangan dibayarkan terhadap hasil pekerjaan TPT tersebut," harapnya.

Sementara itu, pihak DPUPR Kabupaten Serang, sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi.

Proyek Penarikan Harta Karun Milik Telkom Diduga Dikuasi PT Mukti

By On 7/09/2021 01:48:00 AM

SERANG, Cula1.ID – Pada Jumat dini hari, 09 Juli 2021, sekira pukul 23:06 Wib, awak medi media online Cula1.ID melintas di jalan Situ Terate, Desa Situ Trate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, terlihat beberapa tenaga penggali saluran kabel mencari sesuatu yang diduga kabel milik Telkom yang sudah tidak berfungsi untuk mencari keuntungan kelompok atau pun pribadi.

Kegiatan diduga ilegal juga diduga berkolaborasi dengan bebagai pihak seperti oknum petugas dari Telkom dan juga melibatkan oknum anggota dari kesatuan (TNI-red).

Galian yang mencapai 2 meter di berbagai titik tersebut sampai saat ini belum ditemukan benda yang dicari, yaitu tembaga.

Para pekerja galian yang diduga berasal dari luar kota, yaitu Bogor dibayar dengan upah sebesar Rp 200 ribu per hari.

Namun sangat disayangkan para pekerja tidak memperhatikan rambu-rambu yang semestinya terpasang.

Aset Telkom yang semestinya menggunakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementrian yang ada berita acaranya.

Menurut pantauan media di lapangan kegiatan galian yang sarat dugaan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Seperti diketahui, aset Negara yang tertanam dalam tanah harus ada laporan tertulis dan disambungkan ke instansi terkait ada berita acaranya.

Salah seorang Korlap kegiatan penggalian tersebut berinisial W kepada awak media menyampaikan terimakasih atas informasi terkait banyaknya aset Telkom yang hilang di wilayah Serang Timur (Sertim).

“Saya sangat berterimakasih atas keterangan dari rekan media yang telah memberikan informasi terkait banyaknya aset Telkom yang hilang di wilayah Sertim yang juga tidak menutup kemungkinan team yang bekerja sesuai perintah atasan tidak mendapatkan hasil sesuai target. Karena database yang dipegang oleh pekerja di lapangan banyak yang nihil alias zonk,” ucapnya. (Andrey Amin)

Bersama Membangun Desa Sejahtera dan Makmur

By On 6/20/2021 11:32:00 PM


SERANG, Cula1.ID – Pada perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021, Hafid Siswanto salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) Kaserangan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, ingin merubah dan membangun Desa Kaserangan yang lebih sejahtera dan makmur. 

Hal itu diungkapkan Hafid di acara penetapan Balon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan penetapan nomor urut yang bertempat di Sekretariat PPD Kaserangan, Minggu, 20 Juni 2021.

Menurut Bagong sapaan akrab Hafid Siswanto, dirinya mencalonkan diri menjadi Kepala Desa (Kades) ingin sepenuhnya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan pastinya ingin membenahi Desa Kaserangan agar lebih maju lagi ke depannya.

“Masyarakat sejahtera dapat terwujud jika masyarakat mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Maka strategi dan upaya pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan masyarakat,” tambahnya.

Masih kata Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 4, upaya dirinya ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kaserangan dengan cara memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal. Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Selain itu juga, menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum dan harmonis. Serta menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat dan bersih, serta baik jasmani dan rohani.

“Itu semua akan terwujud apabila kita memiliki rasa kebersamaan dan saling perduli terhadap sesama,” ucapnya.

Hafid menambahkan, dirinya akan semaksimal mungkin melakukan upaya agar sektor pertanian di Desa Kaserangan, hasil panen di setiap tahunnya bisa meningkat, sehingga roda perekonomian petani bisa terwujud dengan sendirinya.

“Tentu saja dari sarana dan prasarana pertanian akan lebih ditingkatkan lagi, mulai dari jaringan irigasi, membantu petani yang belum memiliki alat dan mesin pertanian (Alsintan). Apabila sarpras terpenuhi, saya yakin dengan sendirinya perekonomian kita semakin meningkat,” tambahnya.

Untuk diketahui, ada 144 Desa di Kabupaten Serang yang akan menyelenggarakan perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli mendatang. (*/red)

Peduli Lingkungan, PAC PP Carenang Gotong Royong Bersihkan Sampah

By On 6/14/2021 08:49:00 AM

Anggota PAC PP Carenang bersihkan sampah di Jalan poros Desa Teras



SERANG - Maraknya sampah di jalan poros Desa, tepatnya di Kampung Pasir Jambe, Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang-Banten membuat Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Carenang merasa prihatin.


Dengan moto Pemuda Pancasila peduli lingkungan, PAC PP Carenang malaksanakan kegiatan gotong-royong dengan cara mebersihkan sampah yang berserakan, dilokasi tersebut, Minggu (13/6).


Di temui di lokasi, Ketua PAC PP Carenang Lukman Hakim mengatakan bahwa sampah seperti ini sangat genting dan bisa membahayakan bagi lingkungan. Giat gotong-royong ini sudah kita lakukan ditiap-tiap ranting. Dan sudah 3 titik seperti di Kampung Kawao, Mandaya Watgalih dan Desa Teras. 


"Kegiatan ini akan kita rutinkan, karena jika hanya sekedar himbauan seperti spanduk itu tidak bisa mencegah, karena kurang sadarnya masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya," kata Lukman.


Lukman menambahkan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Desa tentang sampah. Sebab, kata Lukman ia meyakini untuk persoalan sampah bukan hanya di Desa Teras saja.


"Dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan rasa sadar masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan," tambahnya.

Kades Teras Ata Sumarta (ketiga dari kanan)


Masih dilokasi yang sama Ketua Ranting PP Desa Teras Bakri Aldi mengharapkan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena lama-kelamaan sampah akan membahayakan kesehatan manusia.


"Saya berharap kepada masyarakat, khususnya di wilayah Desa Teras supaya jangan membuang sampah sembarangan karena itu akan membahayakan apalagi sampai menumpuk itu akan menimbulkan penyakit," harapnya.


Sementara itu Kepala Desa Teras Ata Sumarta, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat Desa Teras khususnya dan umumnya semua warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga pola hidup bersih.


"Kepada seluruh masyarkat Desa Teras untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga pola hidup bersih karena sampah bisa menimbulkan penyakit," himbaunya.


Ata mengucapkan banyak terima kasih kepada organisasi Pemuda Pancasila yang sudah peduli dan membantu membersihkan sampah di wilayahnya.


"Saya mengucapkan terima kasih kepada organisasi PP yang sudah membantu dalam kegiatan gotong royong membersihkan sampah di wilayah Desa Teras," tutupnya.

Penulis : Jun | Editor : Lahudin

Sumber : Rilis

Gousul Alam : Pernyataan Plt Kadisnaker Kabupaten Tangerang 'Bohong'

By On 6/09/2021 07:00:00 PM





TANGERANG - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang telah menanggapi tudingan adanya mal administrasi atas pencatatan Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri (PK FSB Garteks KSBSI) PT. Universal Luggage Indonesia (PT. ULI). 


Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang Beni Rachmat mengatakan bahwa tahapan pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.


"Pencatatan serikat buruh PT. ULI sudah sesuai prosedur," kata Beni.


Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang Gaosul Alam menyampaikan, apa yang sudah dilakukan Beni Rachmat serta panjelasannya terhadap persoalan tersebut jelas tidak sesuai prosedur dan bohong belaka.


“Apanya yang sesuai prosedur, dasar Beni Rachmat apa menandatangani tanda bukti pencatatan PK FSB Garteks KSBSI PT. ULI, jelas ini tidak sesuai prosedur menurut kami, serta penjelasannya bohong belaka alias ngibul,” kata Gaosul, Rabu (8/6/2021).


Lanjut Gaosul, kebohongan tersebut sangat jelas ketika Beni Rachmat memberikan penjelasan berita sanggahan melalui Diskominfo Kabupaten Tangerang yang menyampaikan Kedatangan Disnaker Kabupaten Tangerang ke PT. ULI pada 18 Mei 2021 lalu dalam rangka menindak lanjuti surat pemberitahuan PHK oleh PT. ULI terhadap beberapa karyawannya. 


“Padahal kedatangan 3 orang petugas Disnaker atas nama Indra Darmawan dan Hendra serta Nurjanah selaku mediator pada 18 Mei 2021 itu, melakukan verifikasi faktual terkait dengan permohonan verifikasi PT. ULI kepada Disnaker terkait dengan dibentuknya kepengurusan Komisariat Federasi Serikat Buruh Garteks KSBSI,” ucapnya.


Bahwa dari hasil verifikasi faktual tersebut, di sampaikan Indra Darmawan (Kabid Dinsaker-red) serta Hendra (Kasi Dinaker-red) kepada HR Manager PT. ULI, secara hukum PK FSB Garteks KSBSI PT ULI tidak memenuhi syarat pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh, karena menurut UU Nomor 21 tahun 2000 bahwa pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh minimal 10 orang. 


"Sementara hasil verifikasi faktual hanya terdapat empat orang. Ko bisa tanggal 10 Mei surat pencatatan dikeluarkan Plt Disnaker Kabupaten Tangerang,” tambahnya.


Gaosul Alam menerangkan, terkait itu dirinya dan beberapa pengurus KSPSI Kabupaten Tangerang telah melakukan pertemuan dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. 


“Kami sudah laporkan dan sampaikan kepada Bupati Tangerang, pada hari Kamis 3 Juni 2021, dan menyerahkan kronologis  dugaan mal administrasi yang diduga dilakukan oleh Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang,” terangnya.


Dijelaskan Gaosul, kenapa saat Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang pada tanggal 10 Mei 2021 bertemu dengan Plt. Disnaker Kabupaten Tangerang Beni Rachmat, Kabid, Kasi dan satu orang Mediator. 


Namun, kata Gaosul, yang menjadi aneh dalam pertemuan itu yang hadir Kasi Hubungan Industrial Hendra, bukan Kasi Kesejahteraan Pekerja H. Aib Sopyan, yang memang menangani pencatatan keberadaan serikat pekerja/buruh. 


“Pantes terjadi kejanggalan dalam mengambil keputusan yang di lakukan Plt Kadisnaker Kabupaten Tangerang dalam mengeluarkan pencatatan serikat pekerja/buruh, karena orang yang bukan ahlinya yakni Kasi Hubungan Industrial Hendra,  terlibat dalam pengambilan keputusan. Sementara orang yang ahlinya Kasi Kesejahteraan Pekerja H. Aib Sopyan, tidak dilibatkan,” jelasnya.


Menurut Gaosul Alam, apa yang disampaikan oleh Plt Kadisnaker bahwa yang sudah dia lakukan sudah sesuai dengan prosedur jelas tidak benar.


“Bagaimana sesuai prosedur, Kepala seksi yang membidangi pekerjaan tersebut tidak dilibatkan sementara Plh Kadisnaker melibatkan dari bidang lain yang tidak tau urusan serikat pekerja. Akhirnya terungkap juga kejanggalan yang dilakukan Beni Rachmat, yang mengerjakan pekerjaan bukan bidangnya,” tegas Gaosul. 


Gaosul Alam sangat menyayangkan dengan kinerja pejabat Disnaker Kabupaten Tangerang yang bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai ASN. 


Beni Rachmat, Plt Kadisnaker sendiri bilang akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan jika kebijakan yang di ambilnya dianggap keliru. Ini sudah terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan, dan sudah selayaknya Beni mencabut keputusan yang dia buat dengan tidak melibatkan bidang yang seharusnya menangani pencatatan serikat pekerja/buruh. 


“Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang harus tegas jangan mau di atur bawahan sekalipun bawahan tersebut orang hebat dan SDM harus sesuai dengan keahlian dan bidang pekerjaannnya, Sekalipun orang pinter yang menduduki jabatan Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, kalau seorang atasan harus di atur bawahan akan hancur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang,” jelasnya.


Gaosul dan Pengurus DPC KSPSI Kabupaten Tangerang berharap, Bupati Tangerang segera mengambil tindakan atas persoalan ini.


“Semoga Pak Bupati segera menindaklanjuti apa yang sudah kami sampaikan dalam pertemuan waktu itu, dan segera mengambil tindakan atas kinerja Plt Disnaker Kabupaten Tangerang,” harap Gaosul Alam menutup.

Penulis : Redaksi | Sumber : Rilis


Ketua MUI Kabupaten Serang Desak Pemerintah Tertibkan THM

By On 6/04/2021 09:18:00 PM

Ketua MUI Kabupaten Serang KH. Rahmat Fatoni, LC






SERANG - Maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Kabupaten Serang, seperti Cafe Leo di Desa Lewilimus, Kecamatan Cikande, The Star di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Karoke Moro Seneng di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, dan dua THM lainya berada di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Ketua MUI Kabupaten Serang angkat bicara.

Ketua MUI Kabupaten Serang KH Rahmat Fatoni, LC saat dihubungi serangtimur.co.id, mengatakan, sebagai lembaga keagamaan MUI tentu tidak menghendaki adanya tempat-tempat tersebut. Karena, kata dia tempat tersebut, biasanya menjurus kepada kemaksiatan.

Jadi, lanjut KH Rahmat Fatoni, baik itu dimasa pandemi atau tidak pandemi, MUI tidak menyetujui adanya tempat hiburan malam. Kendati demikian MUI tidak ada kewenangan untuk menutupnya.

"Nanti akan saya sampaikan kepada Pemerintah Daerah agar ditertibkan, sebab kewenangan itu ada di pemda," tandasnya, Jum'at (4/6/2021).

Seperti sebelumnya diberitakan oleh redaksi serangtimur.co.id, jika THM di wilayah Kabupaten Serang tetap nekat beroprasi meski masih dalam masa pandemi dan adanya penerpan prokes dan pelarangan kerumunan orang dimulai dari sitilah PSBB hingga PPKM oleh pemerintah gabungan dan satgas covid-19.

Kendati demikian pelaku usaha THM yang tidak memiliki izin ini tetap membandel, meski berkali-kali di razia petugas, namun mereka tetap berani beroprasi. Untuk itu pemerintah harus berani dan tegas, menutup secara permanen THM sehingga tidak menimbulkan dampak buruk di wilayah Kabupaten Serang.

Penulis : Lahudin

Sumber : Rilis Forum Jurnalis Serang Raya (FJSR)


Muspika Kecamatan Binuang Adakan Sosialisasi Prokes di Waterpak Binuang

By On 6/04/2021 06:22:00 PM





SERANG - Dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Muspika Kecamatan Binuang mengadakan kegiatan sosialisasi Protokol Kesehatan (Prokes) di tempat wisata Waterpak Binuang.

Turut hadir pada acara tersebut, Camat Binuang, Danramil 0602-17, Polsek Sub Sektor Binuang dan Kepala UPTD Puskesmas Binuang.

Dalam sambutannya, pengelola Waterpark Binuang, Yudi Sahrial mengatakan, acara ini dalam rangka menegakkan protokol kesehatan untuk karyawan yang bekerja disini.

"Kita anjurkan untuk selalu merapkan prokes, terutama 3M dulu," katanya, Jum'at (4/6). 

Yudi menjelaskan, bahwa pihaknya akan mengirimkan 3 orang Staf Waterpark Binuang untuk mengikuti pelatihan, baik dari sisi Prokes maupun P3K.

"Oleh karena itu, atas dukungan dari semua pihak terutama dari Muspika Kecamatan Binuang untuk melakukan pelatihan untuk semua karyawan disini," jelasnya.

Selain itu juga, pihaknya tidak menggunakan kualifikasi ataupun persyaratan khusus dalam perekrutan karyawannya. Dijarenakan dirinya ingin memperkerjakan masyarakat sekitar.

"Saya ingin memperkerjakan dan memberikan nilai dampak ekonomi untuk keluarga," tambahnya. 

Sementara itu, Camat Binuang H. Safrudin mengapresiasi dengan  adanya keberadaan Waterpark di wilayahnya. Menurutnya, dengan adanya Waterpark tersebut bisa mendongkrak ekonomi dan bisa memperdayakan masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan.

"Kehadiran Waterpark ini bisa memperdayakan pengangguran sekitar 35 orang," ucapnya.

Ditempat yang sama, Danramil 0602-17 Kapten Inf. Rohim menghimbau kepada pengelola agar selalu memperhatikan dan melaksanakan program pemerintah dalam mencegah penularan virus Covid-19.

"Paling tidak pengusaha bisa mengurangi 50% dari total keseluruhan daya tampung pengunjung," ungkapnya.

Penulis : Welly | Editor : Lahudin

FJSR Sesalkan Adanya Dugaan Oknum Wartawan Beckingi THM 'The Star'

By On 6/04/2021 05:34:00 PM





SERANG - Adanya beberapa Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Kabupaten Serang rupnya menjadi surga bagi sebagian oknum yang diketahui berprofesi sebagai wartawan. Betapa tidak, dengan bangganya jika THM itu dikatakan sebagai tempat untuk mengais rezeki.

Seperti yang di katakan salah satu oknum wartawan kepada serangtimur.co.id, jika keberdaan rekan-rekan wartawan yang terlibat d idalam THM The Star yang terletak di Ruko Modern, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang itu, merupakann sebagai sumber rezeki (penghasilan-red) lumayan.

"Disitu untuk cari makan mereka, dengan menyebutkan nama salah satu wartawan (K)," lantang oknum wartawan ini melalui pesan WhatsApp, Jum'at (4/6/2021).

Dengan adanya hal itu, Ketua Forum Jurnalis Serang Raya (FJSR) menyangkan dengan ulah oknum wartawan yang sengaja terlibat bahkan dengan lantang membela keberadaan THM.

"Jika sudah demikian, dimana marwah seorang jurnalis," kata Ansori, dalam keterangan Persnya, Jum'at (4/6/2021).

Pria yang juga pimpinan redaksi media online serangtimur.co.id ini juga menilai, jika seorang wartwan mau terlibat bahkan sampai membeckup tempat-tempat seperti itu, apa bedanya dengan preman pasar.

"Kita ini kontrol sosial, apa itu THM, apa ada manfaatnya bagi kehidupan masyarakat keberadaan THM itu. Harusnya selaku wartawan yang punya kredibilitas tidak melakukan hal. Ini sama saja dengan menjatuhkan harga diri dan marwah sebagai wartawan," tandasnya.

Padahal, lanjut Ansori, diketahui secara bersama jika pemerintah telah menerapkan prokes dan melarang adanya kerumunan masa yang dapat menyebabkan klaster baru penyebaran virus covid-19. Kendati demikian, jusru ditimpali oleh sang oknum wartawan, jika ada tempat lain selain THM.

"Ini yang menjadi keprihatinan saya, masih ada oknum-oknum yang mengaku sebagai wartawan tapi justru membiarkan, dan melindungi pengusaha THM nakal dengan dalih sebagai sumber rezeki," ujarnya.

"Saya berharap, seluruh rekan-rekan wartawan bisa menjaga marwahnya sebagai insan pers yang kredibel dan profesional, sebagaimana amanat undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, serta kode etik jurnalistik. Jangan menjadikan dirinya sebagai tameng oleh oknum yang tidak bertanggugjawab," tutupnya.

Penulis : Redaksi

Sumber : Rilis Forum Jurnalis Serang Raya (FJSR)


DPUPR Kabupaten Serang Prioritaskan Pembangunan 105 Rekontruksi Jalan

By On 6/04/2021 01:22:00 PM




SERANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang melalui Bidang Bina Marga (BM) pada tahun 2021 menargetkan pembangunan 105 rekontruksi jalan yang kewenangannya sudah ditetapkan ataupun dialihkan ke jalan kabupaten. 

Seperti dikatakan Kepala Bidang Bina Marga Yadi Priyadi, R., ST., MM kepada wartawan diruang kerjanya, dalam rangka mendukung program pembangunan insfrastruktur jalan yang menjadi program skala prioritas Pemerintah Kabupaten Serang, untuk kondisi jalan saat ini terjadi perubahan kearah yang kebih baik. 

"Melalui intervensi dana dari APBD maupun APBN, kondisi jalan Kabupaten Serang saat ini 513.61 KM (84.15%) kondisi baik," katanya, Jum'at (4/6). 

Masih kata Yadi, dari total pembangunan 105 rekontruksi jalan yang saat ini tahapan proses di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dinyatakan lelang sudah selesai dan tinggal menunggu waktu pelaksanaannya saja. 

Dijelaskan Kabid BM, pada tahun 2021 ini terdapat perbedaan pada nama kegiatan, yang sebelumnya Peningkatan Jalan, saat ini terjadi perubahan dengan nama Rekontruksi Jalan. 

"Dimana pengertian Rekontruksi jalan adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan," jelasnya.

Penulis : Lahudin