-->

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pendeta di Tanah Papua Diminta Ajak Jemaatnya Agar Tidak Terprovokasi dan Tetap Jaga Keamanan

By On 9/27/2021 01:09:00 AM

JAKARTA, CULA1.ID – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia (DPC API) Kota Jayapura mengimbau kepada seluruh Pendeta di tanah Papua kiranya dapat mengajak seluruh jemaatnya agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tanah ini.

“Dalam menyikapi soal kasus Natalius Pigay, hendaknya dipercayakan kepada Tuhan dan Aparat Kepolisian yang sudah memproses dan berusaha menuntaskan kasus tersebut,” kata Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia Dewan Pimpinan Cabang (DPC API) Kota Jayapura, Pdt. Jerry Rahakbauw,S.Th, dalam press releasenya yang diterima media ini, Senin, 27 September 2021.

Menurutnya, aparat keamanan sudah mengamankan pelaku dan sedang diproses secara hukum yang berlaku dinegara ini sehingga sebagai masyarakat wajib mejaga keamanan dan ketertiban.

“Kita semua jangan terprovokasi, apalagi sampai berbuat anarkis, karena itu semua bertentangan dengan Firman Tuhan,” pungkas Pdt. Jerry Rahakbauw.

Ia menjelaskan, hasil audiensi dengan Walikota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano, MM menyatakan, bahwa Pemerintah memiliki masyarakat, dan pendeta memiliki jemaat yang merupakan bagian dari masyarakat luas, fokus pada masalah sosial, kaum marginal, masalah ekonomi kerakyatan, Narkoba, miras, dan perubahan melalui doa.

“Selain program kerja pelayanan umat, kami juga mendukung pembangunan di Kota Jayapura. Pendeta harus menjadi bagian dari motto pembangunan Kota Jayapura, yakni ‘untuk kemuliaan nama Tuhan’ Pendeta harus hadir di tengah-tengah masyarakat bersama pemerintah dalam menjaga kota ini aman, nyaman dan tenteram melalui sinergi dengan pemerintah,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada pertengahan September 2021 ini, DPC API Kota Jayapura berencana akan mengadakan kegiatan Rapat Kerja Tahun 2021 yang akan berlangsung di GBGP Bait – El Abepura Kota Jayapura selama 1 hari dengan mengambil tema “Bersatu dan Bangkit (Yohanes 17:23)” dan Sub Tema “Asosiasi Pendeta Indonesia Konsisten Dalam Nilai-Nilai Kerajaan Allah Demi Kemuliaan Tuhan di Kota Jayapura”. Namun dampak dari Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, rencana kegiatan tersebut terkendala dengan masalah pembiayaan kegiatan.

DPC API Kota Jayapura merupakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sekaligus wadah organisasi para Pendeta/Pastor Kristen Indonesia dalam membangun Tubuh Kristus, menyampaikan suara kenabian, dan melayani umat  namun tetap bersifat independen di luar sistim pemerintahan, sebagai berkat  bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Pengurus DPC API Kota Jayapura dipilih dan dilantik pada tanggal 30 Agustus 2021 melalui Konferensi Cabang yang berlangsung di Gereja Bethel Gereja Pantekosta Abepura, Kota Jayapura, berhasil membentuk sekaligus menetapkan Badan Pengurus API DPC Kota Jayapura masa bhakti periode 2018 – 2023. 

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Rakerda guna membahas program kerja API Kota  Jayapura untuk 5 tahun ke depannya.

Pengurus DPC API Kota Jayapura berbadan hukum dan terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Nomor: DJ III/Kep/HK.00.5/167/247/06, dengan Sekretariat di Kompleks Gereja Gerakan Pantekosta Jamaat Makadonia Jl. Baru Tobati - Pantai Hamadi Kota Jayapura, Papua, Contac Person: 085244425555, 085254272774, 082248196246 dan 081389043437. (*/red)

Wujudkan Cita-cita, Komunitas Anak-Anak Yali Mabel di Jakarta dan Bekasi Komitmen Akan Fokus Menuntut Ilmu

By On 9/27/2021 12:41:00 AM

JAKARTA, CULA1.ID – Komunitas Anak-Anak Yali Mabel di Jakarta dan Bekasi merupakan kumpulan anak-anak perantau yang berasal dari Suku Dani Papua, memiiliki komitmen bersama dalam hal kesamaan kesukuan dan tujuan untuk menuntut ilmu sebagai seorang pelajar/mahasiswa di Jakarta dan Bekasi demi mewujudkan cita-cita.

Bahkan beberapa anak muda dari Suku Yali telah menjadi Anggota TNI dan Polri sebagai sebuah kebanggan anak Papua. 

Jumlah anggota komunitas aktif saat ini sekitar 50 orang, tersebar di berbagai wilayah di Jakarta dan Bekasi dengan Sekretariat di Jl. Cibulan No. 3 Keb. Baru, Jakarta Selatan. 

“Anggota Komunitas Yali Mabel Papua dalam kehidupan komunitas sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kesenian yang diwariskan oleh Kepala Suku, terutama dalam hal perkawinan (pernikahan),” kata Ketua Komunitas Anak-Anak Yali Mabel di Jakarta dan Bekasi, Linus Logo kepada awak media, Senin, 27 September 2021. 

Menurut Linus Logo, kesenian pada masyarakat Suku Yali adalah Yunggul (Dansa) dengan cara 'lari kecil' sambil berkeliling menggunakan senjata berupa busur dan panah. 

Sementara, sistem pengetahuan dalam masyarakat Yali, mereka mengenal obat-obatan tradisional untuk obat sakit badan dan penyakit lainnya. 

“Tarian Yosipin Pancar atau sering disebut Yospan yang dibawakan secara bersama-sama lebih dari 10 orang mengandung nilai filosofi menunjukkan budaya Papua yang energik dan nilai persatuan dan kekompakan,” ujar Linus Logo. 

Linus Logo menjelaskan, Komunitas Anak-Anak Yali Mabel memiliki ikatan persaudaraan yang cukup solid, merasa senasib dan sepenanggungan sebagai sesama Suku Yali perantau di Jakarta, dan memiliki kekuatan massa, dalam hal kegiatan sosial konsern menyikapi berbagai kebijakan Pemerintah dan isu-isu aktual lainnya, salah satunya menyikapi kebijakan Pemerintah dalam memajukan seni budaya dan adat istiadat Papua sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI. 

Dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Ibu Kota dirasakan dampaknya secara ekonomi oleh Komunitas Anak-Anak Yali Mabel di Jakarta dan Bekasi dimana pada awal Oktober 2021, segenap Pengurus Komunitas Yali Mabel Papua di Jakarta berencana akan menghadiri kegiatan Pagelaran Seni Budaya dan adat istiadat melalui prosesi pernikahan salah seorang anggota keluarga Komunitas Suku Yali Mabel Wamena Papua. 

“Prosesi pernikahan akan dilangsungkan di Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), sekaligus sebagai momentum dari penyatuan dua kebudayaan yang berbeda antara budaya / adat istiadat asli Papua dengan kebudayaan Batak dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat Indonesia dalam bingkai NKRI,” pungkas Linus Logo. (*/red)

Indonesia Negara Hukum, DPP LPPI: Hormati Hasil Putusan MA dan MK Terkait Pegawai KPK!

By On 9/25/2021 06:28:00 PM

JAKARTA, CULA1.ID – Beredar kabar di publik soal ultimatum yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang apabila Presiden Jokowi tidak mengangkat Novel dkk menjadi ASN dalam kurun waktu 3x24 jam maka pihaknya melakukan unjuk rasa.

Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) merasa aneh dengan narasi yang dibangun mahasiswa yang mengatasnamakan BEM SI yang mendukung Novel Cs agar diangkat menjadi ASN Pegawai KPK. 

“Menanggapi persoalan tersebut mahasiswa pasti sangat tahu hukum. Jadi harusnya kita hormati hasil putusan TWK pegawai KPK oleh MA dan MK telah memutuskan  konstitusional dan sah,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) Dedi Siregar melalui siaran persnya yang diterima media ini, Sabtu, 25 September 2021.

“Harusnya hasil putusan hukum itu kita kawal, bukan sepatutnya mendorong, apalagi narasi mengancem kepada Presiden,” pungkas Dedi Siregar.

“Indonesia kan negara hukum. Bukan negara kekuasaan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, kata Dedi, bahwa pada hasil putusan TWK KPK sudah menghasilkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkama Agung (MA) bahwa sudah sah dan Konstitusional.

“Hasil putusan MK dan MA tetap berlaku dan dilaksanakan sebelum ada putusan hukum yang membatalkan atau menggugurkannya,” ujarnya. 

Dedi juga mengatakan, terkait perihal menyampaikan aspirasi sangat diperbolehkan dan konstitusi menjamin dalam UUD 1945 diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun demikian, kata Dedi, jika mengandung ancaman kepada Presiden RI itu namanya bukan unjuk rasa, tapi suatu penekanan dan bisa dikategorikan berupa teror. 

“Untuk itu, kami mengajak mahasiswa dan pemuda menghormati hasil putusan MK dan MA,” tegasnya. 

“Kami sampaikan juga, stop meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat Novel dkk Pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN. Persoalan itu tidak tepat apabila mengarah kepada kekuasaan, karena Indonesia kan negara hukum dan sudah menghasilkan putusan hukum MK dan MA,” jelasnya.

Dedi Siregar juga menyampaikan, bahwa Ketua KPK Firli Bahuri sudah menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian, lanjut Dedi, KPK sudah melakukan pembinaan dan sudah selesai proses pembinaan pada pegawai yang tidak memenuhi syarat dan sudah menghasilkan keputusan setelah dilakukan pembinaan pegawai diangkat menjadi ASN. 

“Untuk itu, kami tetap mendukung hasil keputusan MK dan MA. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijalankan hasil TWK KPK sudah Konstitusional dan Sah,” pungkas Dedi. 

“Artinya, segala sesuatu putusan TWK Pegawai KPK sudah dapat diterapkan dan dijalankan sesuai perintah Undang-Undang termasuk hasil Novel dkk dibebas tugaskan per 30 September 2021 mendatang,” pungkas Dedi. (*/red)

Jaga Kondusifitas Wilayah, Polda Banten Bersama FSPP Kabupaten Lebak Gelar Sarasehan

By On 9/25/2021 03:19:00 PM

LEBAK, CULA1.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Banten bersama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Lebak mengadakan sarasehan dengan mengusung tema “Menjaga Kondusifitas Wilayah Kabupaten Lebak dari Penyebaran Paham Radikalisme”, Jumat, 24 September 2021.

Kegiatan yang diadakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Kanza, Desa Malabar, Kecamatan Cibadak, tersebut dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya faham radikalisme di tengah masyarakat, serta untuk menyikapi isu-isu terorisme yang berkembang saat ini.

Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Lebak, Kyai Ade Bujaeremi mengatakan, tujuan dihadirkannya Sarasehan dalam kegiatan tersebut dalam rangka menyatukan pendapat dalam upaya mencegah yang hangat saat ini banyak diperbincangkan terkait dengan radikalisme.

“Kami berharap agar FSPP Kabupaten Lebak tetap berkomitmen dan memberikan kontribusi yang nyata dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan aman, tentunya dalam konteks merawat kebhinekaan dan menjalin komunikasi internal antar umat beragama,” katanya.

Ia juga mengatakan, FSPP memberikan pemahaman terkait kepada pengurus FSPP di Kabupaten Lebak.

“Alhamdulillah diskusi terkait radikalisme berjalan dengan baik. Semua pengurus menyampaikan ide dan gagasan bagaimana penanganan radikalisme di Kabupaten Lebak ini,” pungkasnya.

“Dalam pertemuan ini, kita akan terus melakukan kegiatan, diantaranya kita akan terus bersilaturahmi dengan pesantren-pesantren yang diduga atau ada indikasi terkait radikalisme dan akan memberikan pemahaman kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang berbeda,” sambungnya.

Samsul Bahri, anggota FSPP Kabupaten Lebak menambahkan, dengan diadakannya acara ini sangat memberikan pemahaman bahaya radikalisme apalagi di Ponpes.

Ia juga berharap, untuk ke depan kegiatan sarasehan ini terus dilaksanakan di FSPP Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman pencegahan dini paham radikalisme, serta terciptanya keharmonisan dan saling pengertian diantara umat beragama,” pungkasnya. (*/red)

Gandeng Pemerintah, Laskar Sasak Gelar Vaksinasi Massal di Lombok

By On 9/25/2021 10:08:00 AM

JAKARTA, CULA1.ID – Pandemi Covid-19 yang saat ini masih menyebar di Indonesia bahkan dunia, membuat DPP Laskar Sasak bergerak membantu mencegah penyebarannya terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Laskar Sasak bekerja sama dengan instansi pemerintahan menggelar kegiatan vaksinasi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Lombok. Kegiatan vaksinasi tersebut telah digelar di Desa Gapura, Kecamatan Prujut, Lombok Tengah, dan di Desa Salangan, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Kamis, 23 September 2021.

Ketua DPP Laskar Sasak, Lalu Taharuddin mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program Lombok Mercusuar yang sudah berlangsung sejak awal pandemi melanda di NTB. 

“Target awal pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan di 10 titik,” ujar Lalu Taharuddin.

Selain vaksin, kata Lalu Taharuddin, Laskar Sasak juga tetap mengedukasi masyarakat untuk membangun komitmen pribadi agar mematuhi semua imbauan pemerintah, diantaranya soal Protokol Kesehatan (Prokes), Vaksinasi dan PPKM. 

“Langkah konkret lain yang telah kami lakukan yaitu membentuk relawan dan telah me-launching posko bantuan penanganan Covid-19 di Kota Mataram dengan hastag #BersamaUntukWarga di wilayah Provinsi NTB dan Sekretariatnya terpusat di Kota Mataram, yakni di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Utara, Kelurahan Batu Ringgit, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,” tutur Lalu Taharuddin. 

Menurut Lalu Taharuddin, pelaksanaan pemberian vaksin di wilayah Lombok sendiri bukan tanpa halangan. Keterbatasan vaksinator menjadi hambatan terselenggaranya kegaiatan tersebut. Meski keterbatasan tenaga vaksinator, namun Laskar Sasak tetap berupaya maksimal agar pemberian vaksin bisa berjalan optimal. 

“Alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat tinggi. Bahkan ada yang tidak terdaftar, begitu tau ada kegiatan ini, langsung mendaftarkan dirinya. Selama masih ada stok, kita layani masyarakat,” jelas Lalu Taharuddin.

“Bahkan setelah mengikuti vaksinasi, masyarakat dibagikan makanan gratis. Harapannya masyarakat tetap terjaga imunnya dan sadar dengan pentingnya vaksinasi,” tutupnya. (*/red)

DPP LPPI Apresiasi Kapolri Jalin Sinergisitas dengan BEM dan OKP Melakukan Vaksinasi Serentak

By On 9/23/2021 11:42:00 AM

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar. 

JAKARTA, CULA1.ID – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesian (DPP LPPI) mengapresiasi kegiatan Vaksinasi Merdeka se-Indonesia yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta Organisasi Kepemudaan (OKP) di seluruh Indonesia secara serentak.

“Kami menyatakan sikap mendukung Pemerintah melalui Polri dan TNI, suksesi Vaksinasi Merdeka serentak di suluruh Indonesia dengan bersinergi antar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan juga Pemuda (OKP). Maka atas dasar itulah, kami menilai dengan langkah serius Kapolri menggalakkan vaksinasi seperti ini dapat mencapai target 100%,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar melalui press releasenya yang diterima media ini, Kamis, 23 September 2021.

Di sisi lain, kata Dedi Siregar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukan sosial yang tinggi dengan menggelar Bakti Sosial (Baksos) memberikan ribuan paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kami menilai program kegiatan Vaksinasi Merdeka Serentak ini selain dapat membentuk herd immunity di tengah masyarakat juga dapat meringankan ekonomi, masyarakat juga sangat terbantu pada kegiatan Vaksinasi Merdeka Serentak ini,” pungkas Dedi.

Dedi Siregar juga menilai, langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam pengendalian Covid-19 dengan menggandeng BEM, Ormas, dan OKP menggelar kegiatan Vaksinasi Merdeka di seluruh Indonesia secara serentak mampu mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mencapai target dalam pengendalian Covid-19. Melalui percepatan vaksinasi ini nantinya Pemerintah akan berhasil menurunkan level tingkatan penyebaran virus Covid- 19 dan ekonomi masyarakat kembali normal.

“Kami mengimbau masyarakat jangan ragu untuk divaksin. Kami juga mengajak semua elemen masyarakat Indonesia yang belum divaksin agar datang ke tempat terdekat, yakni Polda, Polres, Polsek yang menyediakan vaksin. Kami sebagai Organisasi Kepemudaan di DPP LPPI menyampaikan, Indonesia tidak akan kalah dengan Covid- 19,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kegiatan Vaksinasi Merdeka Serentak ini turut dihadiri Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Rektor IPB Prof Arif Satria. 

Acara puncak Vaksinasi Merdeka Serentak ini digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat pada Rabu sampai Kamis 22 - 23 September 2021.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sinergi dengan BEM dan OKP tersebut merupakan upaya Polri mempercepat dan mencapai target vaksinasi dua juta dosis dalam sehari.

Vaksinasi ini diselenggarakan di 96 titik, yang meliputi 51 universitas, 15 sekolah tinggi/institut/akademi/politeknik, dan 30 lokasi lainnya. Vaksinasi Merdeka ini menyasar kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. 

Adapun BEM yang terlibat dalam kegiatan ini, diantaranya BEM-SI, BEM Nusantara, BEM Bulukumba, BEM Universitas Halmahera, BEM UGM, BEM UIN Yogyakarta, BEM Nusantara, BEM Bandung Raya, BEM Muh Banjarmasin, BEM IPB Bogor, BEM Efarina Pematang Siantar, BEM Universitas Riau, BEM Universitas Warmadewa, dan BEM Universitas Muhammadiyah, AMAN Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional dan Permikomnas.

Kemudian, 15 OKP yang terlibat diantaranya PB Semmi, Rumah Milenial, OKP Sahat, GAMKI, GMNI, GINKA, Barisan Aktifis Muda, JAMNUSA, PMI, Cipayung, Perempuan Milenial Indonesia, Milenial Mitra Polisi, Kaukus Muda Indonesia, MPARA Blora, dan Pemuda Lintas. 

Vaksinasi Merdeka digelar pada 22 - 23 September 2021. Adapun vaksin yang dipersiapkan sebanyak 253.297. Sedangkan Bansos yang disalurkan kepada masyarakat sejumlah 103.247 paket sembako. (*/red)

Herman Yoku: PON XX Papua Harus Sukses di Segala Bidang

By On 9/18/2021 05:16:00 PM

Herman Yoku. 

ABEPURA, CULA1.ID – Salah satu tokoh adat di Papua mendorong agar pelaksanaan PON XX harus sukses dalam segala bidang, bukan saja sukses administrasi dan prestasi serta penyelenggara, tapi juga sukses memotivasi Orang Asli Papua (OAP) untuk maju dan melangkah bersama dalam pembangunan.

Anggota MRP dari Kelompok Kerja (Pokja), Herman Yoku di Abepura, Kota Jayapura, Jumat, 17 September 2021 mengatakan, kesuksesan PON XX akan menjadi pemicu pembangunan yang masif di Provinsi Papua, sehingga kesuksesan iven nasional yang menjadi incaran semua daerah atau provinsi itu harus didukung oleh semua pihak, bukan saja yang terlibat langsung, tetapi juga masyarakat luas yang akan merasakan manfaatnya.

“PON XX di Papua harus kita dukung, berikan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak, terutama para peserta atau kontingen yang akan hadir dalam ajang ini. Tentunya rasa aman dan nyaman itu datang bukan saja dari bagaimana jumlah aparat keamanan, tapi dari kesadaran kita sebagai individu di Papua untuk mensukseskan agenda ini, yakni bersama-sama jaga Kamtibmas,” katanya.

“Mari kita tunjukkan bahwa Papua bisa menggelar PON. Tunjukkan bahwa torang bisa, torang mampu, dan tunjukkan bahwa Papua itu adalah surga yang jatuh ke bumi. Kita buktikan dan tunjukkan bahwa sebagai tuan rumah, kita semua sambut kehadiran saudara-saudara kita yang akan berlaga atau bertanding di PON XX,” sambungnya.

Menyingung soal revisi Otsus yang telah disahkan oleh pemerintah pusat, Yoku sapaan akrabnya mengaku, sejatinya program atau kebijakan yang dikeluarkan untuk Orang Asli Papua agar ada dalam bingkai NKRI itu bisa lebih maju. 

Karena, kata dia, pemerintah melihat dan mendengar keluhan bahwa masih ada dan terbukti di pelosok-pelosok Bumi Cenderawasih masih banyak ketertinggalan yang perlu dibangun dan didorong agar Papua semakin maju seperti daerah lainnya di Indonesia.

“Otsus ini merupakan kebijakan pemerintah, bagaimana membangun Orang Asli Papua di segala bidang, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi, agar semakin maju. Tentunya, kebijakan ini harus didukung dengan pelayanan yang tulus oleh pemangku kepentingan. Jangan dana Otsus hanya banjir di tingkat atas, tapi menetes di tingkat bawah. Nantinya hal ini membuat ketimpangan dan ada penolakan,” katanya.

“Untuk itu, Otsus ini harus selalu diawasi oleh badan yang telah dibentuk atau akan dibentuk oleh pemerintah, dengan harapan pihak yang duduk nanti merupakan orang yang punya hati membangun Papua, bukan hanya sumber daya alamnya saja yang dikelola, tetapi orang Papuanya juga harus dirawat, ditingkatkan kapasitasnya lewat pendidikan yang memadai,” lanjutnya.

Yoku juga menyinggung soal pemekaran atau Daerah Otonom Baru (DOB) yang belakangan ini digaungkan oleh pemerintah dan para pihak yang seakan-akan  memberikan angin surga kepada Orang Asli Papua, tetapi hingga kini belum juga terealisasi.

“Harusnya pemerintah segera mengeksekusi kebijakan yang mendatangkan kemajuan bagi Orang Asli Papua. Jika dipandang bahwa pemekaran memberikan dampak kemajuan mengapa tidak. Asalkan benar-benar disiapkan segala sesuatunya, sehingga nanti jika mekar, cepat maju. Jangan seperti daerah lainnya, pemerintahan jalan di tempat, pembangunan yang diharapkan ada, jadi macet,” pintanya.

Pernyataan ini, menegaskan bahwa Yoku mendukung pemekaran untuk kemajuan orang asli Papua.

“Yang penting SDM Papua disiapkan, sehingga kami merasa diperhatikan dan jadi pelaku pembangunan, bukan penonton,” harapnya. (*/red)

Bangun SDM Tanah Papua, Organisasi Pemuda di Papua Dukung PON XX dan Otsus

By On 9/18/2021 02:16:00 PM

Ketua DPD Gerakan Cinta (Gercin) NKRI Provinsi Papua, Budi Gatot Andre Ireeuw. 

JAYAPURA, CULA1.ID – Organisasi Kepemudaan (OKP) di provinsi paling timur Indonesia mendukung pagelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang lebih mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Demikian hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Gerakan Cinta (Gercin) NKRI Provinsi Papua, Budi Gatot Andre Ireeuw di Kota Jayapura, Jumat, 17 September 2021, menyikapi masalah kekinian di Bumi Cenderawasih.

“Kami dari DPD Gercin NKRI mendukung pelaksanaan PON XX dan Otsus yang lebih dititik beratkan pada pembangunan SDM masyarakat Papua,” katanya.

Ireeuw sapaan akrabnya mengaku pagelaran PON di Papua merupakan suatu kesempatan emas bagi para pihak, mulai dari pemerintah, pihak swasta, atlet dan masyarakat untuk berkarya di bidang masing-masing. 

Sehingga, kata Ireeuw, menunjukkan bahwa PON XX bukan saja sukses administrasi ataupun prestasi tetapi telah membangun SDM Papua di bidang olahraga, dan masyarakat mendapatkan dampak dari pelaksanaan iven empat tahunan itu.

“PON diharapkan membuat Papua bergairah, bukan saja di bidang olahraga, tetapi juga memberikan dampak yang luas, mulai dari pembangunan infrastruktur dan ekonomi warga. Dimana warga bisa dilibatkan untuk mendapatkan faedah dari iven ini. Seperti Mama-mama penjual noken atau pun souvernir khas Papua, yang harus mendapatkan manfaat ekonomi dari PON,” katanya.

Begitu juga, kata Ireeuw, soal implementasi Otsus versi kedua yang telah disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat, dimana program tersebut seharusnya lebih mengedepankan soal bagaimana SDM Orang Asli Papua (OAP) lebih ditingkatkan atau tepat sasaran, sehingga kebijakan yang dikeluarkan benar-benar dirasakan hingga akar rumput, bukan saja dinikmati oleh tingkat atas.

“Tetapi Otsus ini ada dan hadir untuk menjawab berbagai ketertinggalan di Papua khususnya OAP, agar bisa sejajar dengan saudara lainnya di nusantara. Bisa mendapatkan akses pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan yang maksimal, pembangunan infrastruktur yang sesuai kebutuhan, serta membuka isolasi di pedalaman Papua. Otsus juga harus hadir untuk saudara-saudara kami yang ada di kampung-kampung, dengan beragam program,” pintanya. (*/red)

Ponpes Ad-Da'wah Bersama Polda Banten Gelar Vaksinasi untuk Santri dan Santriwati

By On 9/16/2021 04:15:00 PM

LEBAK, Cula1.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Banten menggelar Vaksinasi Covid-19 secara massal di Pondok Pesantren (Ponpes) Ad-Da'wah Kp. Cileuweng, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis, 16 September 2021. 

Vaksinasi yang mengusung tema “Kita lindungi anak kita dari Virus Covid -19” ini diikuti 120 peserta dan menggunakan Vaksin Sinovac Dosis ke-1.

Pimpinan Ponpes Ad-Da'wah, Ust Teguh Hidayat dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Banten beserta jajaran yang telah berkenan memfasilitasi kegiatan vaksin Covid-19 bagi Santri dan Santriwati di Ponpes Ad-Da'wah.

Ia juga menyampaikan agar jangan mudah termakan isu hoax terkait adanya kabar buruk terkait Vaksin yang menimbulkan gejala yang belum tentu kebenarannya, dan berpesan agar selalu bisa mematuhi setiap anjuran dari pemerintah pusat maupun daerah demi kebaikan bersama.

“Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Banten beserta jajaran yang telah bekenan memfasilitasi kegiatan Vaksin bagi santri kami. Saya juga berpesan kepada kita semua agar selalu menghindari dan jangan sampai percaya terkait berita hoax. Untuk itu saya mengajak agar kita semua selalu mematuhi anjuran pemerintah daerah maupun pusat,” ujarnya.

Hal senada juga diucapkan Pimpinan Yayasan Ad-Dawah Mubarokah yang diwakili oleh pengasuh Santriwati, Ustadzah Afwa Malikah selaku Ketua Panitia Pelaksana Vaksinasi di Ponpes tersebut kepada jajaran Polda Banten dan Polres Lebak yang sudah memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi di Ponpes Ad-Da'wah.

“Saya sangat mendukung program Vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah RI, Semoga dengan dilaksanakannya Vaksinasi di Ponpes Ad-Da'wah mendapat keberkahan dan kesehatan untuk para Santri dan Santriwati,” ujarnya. 

“Menurut kami, Vaksinasi adalah bentuk Ikhtiar kita untuk mencegah Virus Covi-19. Selain itu juga kita jangan terpancing oleh isu-isu maupun Hoax yang berkembang terhadap Vaksinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah,” tutupnya. (*/red)

56 Pegawai KPK Resmi Diberhentikan dengan Hormat pada 30 September, DPP LPPI: Sudah Sesuai Amanat Undang-Undang

By On 9/15/2021 11:33:00 PM

JAKARTA, Cula1.ID – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) mengamati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal resmi memberhentikan dengan hormat 56 pegawai yang tak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kamis, 30 September 2021 mendatang sudah sesuai amanat Undang-Undang (UU).

“Kami melihat segala upaya KPK mempertahankan pegawainya sudah dilakukan. KPK menjalankan perihal alih status pegawai menjadi ASN merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang adalah revisi UU KPK Pasal 1 ayat 6 UU 19 Tahun 2019, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ASN,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar melalui press releasenya yang diterima media ini, Rabu, 15 September 2021.

Dedi Siregar menegaskan, pegawai KPK yang tidak dapat diangkat menjadi ASN yang diberhentikan pada 30 September 2021 mendatang, itu murni dijalankan sesuai perintah Undang-Undang pada status pegawai KPK.

“Sehingga, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan terkait TWK pegawai KPK, termasuk tuduhan-tuduhan yang selama ini sudah terbantahkan pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bahwa Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Peralihan Pegawai KPK menjadi ASN konstitusional dan sah,” tegasnya.

“DPP LPPI menilai, jika masih terdapat penolakan hasil peralihan pegawai KPK menjadi ASN patut dipertanyakan, karena negara Indonesia ini menganut hukum-hukum yang berlaku untuk dijalankan,” pungkas Dedi. (*/red)