Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diduga Kuasai Lahan yang Diterlantarkan, HGU Lahan PT. Langgeng Sahabat Terancam Dihapus

By On 9/28/2019 09:18:00 PM


SERANG, Cula1.Id – PT. Langgeng Sahabat diduga telah melanggar Perizinan Area Lahan. Pasalnya, meski sudah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), PT Langgeng Sahabat disinyalir dalam pengusahaan lahan seluas 450 Hektar di wilayah Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, tersebut hanya untuk kepentingan kelompok atau korporasi semata. Ironisnya lagi, sebagian lahan milik negara tersebut dibiarkan terlantar.

PT Langeng Sahabat melalui kuasa Hukumnya, Husin SH beralasan bahwa pihaknya belum mendapat investor sehingga lahan tersebut terkesan ditelantarkan.

“Kita belum dapet investor yang cocok. Ketika memang sudah mendapatkankan investor yang cocok, baru kita lepas. Kita bayar pajak satu milyar atas lahan tersebut, Jadi bagaimana bisa dikatakan kalau itu lahan tidak produktif,” ujar Husin di Kantor Desa Parigi saat kegiatan pertemuan dengan seluruh pedagang yang menempati lahan yang dikuasasi oleh PT Langgeng Sahabat, Rabu, 24 September 2019.

Husin juga mengatakan, bahwa para pedagang dihimbau agar segera melunasi uang sewa tahunan, karena kalau tidak diselesaikan lahan tersebut akan dilakukan pemagaran. 

“Kita akan menata para pedagang, bukan menggusur pedagang,” pungkasnya.

Husin juga menjelaskan, bahwa lahan tersebut juga sempat terjadi sengketa hukum antara pihak perusahaan dengan salah seorang Tokoh Masyarakat, H. Uding.

“Kita lakukan ini agar jangan terjadi lagi seperti kasus Haji Uding, Haji Uding Kedua,” ucapnya.

“Kita tidak ingin perkara sengketa lahan ini ada  sistem jawara-jawaraan. Kita negara hukum, mari kita selesaikan secara hukum,” kata Husin.

“Salah satu contoh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Serang ingin membeli lahan ini untuk dijadikan Terminal, kita tolak karena belum cocok harganya,” ucap Husin.

“Kita ini, penarik investor. Jadi bukan untuk memperjual belikan lahan,” tegasnya.

Di hadapan awak media Husin juga menyebutkan agar setiap aktivitas dilakuakn dengan budaya timur.

“Kita ini orang timur, jadi apapun alasanya ketika kita ingin berusaha di lahan milik orang lain, maka kita harus izin dahulu, baru itu kita orang timur. Saya pusing kalau begini menjelaskan satu-satu. Minggu depan kita atur lagi, semua kita undang,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pengaturan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) sendiri telah jelas diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Pengertian hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, yaitu “hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29,guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”.

Hak guna usaha diberikan berdasarkan Penetapan Pemerintah yangmelalui keputusan pemberianhak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (yang bertanggung jawab dibidang pertanahan/agraria). Pemberian hak guna usaha wajib didaftar dalam buku tanah pada kantor pertanahan.

Jangka waktu penguasaan hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29UUPA yaitu:

Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun;

Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun;

Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannyajangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

Mengingat jangka waktu hak guna usaha hanya dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Maka sesudah jangka waktu hak guna usaha dan perpanjangan berakhir, kepeda pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha di atas tanah yang sama. Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha tersebut.

Adapun Subjek Hak Guna Usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 PP Nomor 40 Tahun 1996, yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah :

Warga negara Indonesia;
dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.

Pemegang hak guna usaha yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 1(satu)tahunwajib melepaskan atau mengalihkan hak guna usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha yaitu “tanah negara”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996. Apabila tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha merupakan kawasaan hutan, maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

Mengenai luas minimum tanah yang dapat diberikan hak guna usaha yaitu 5 (lima) hektar dan luas maksimum untuk perseorangan yaitu 25 (dua puluh lima) hektar. Untuk luas maksimum terhadap tanah yang diberikan hak guna usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan.

Adapun kewajiban pemegang hak guna usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP No: 40 Tahun 1996 diantaranya sebagai berikut:

“Pemegang hak guna usaha berkewajiban untukmembayar uang pemasukan kepada negara, melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya”.

Sejatinya hak guna usaha dapat beralih ataupun dialihkan kepada pihak lain, apabila terjadi jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dan warisan.Peralihan hak guna usaha seperti hal di atas harus didaftarkan pada kantor pertanahan.

Selain dapat beralih, hak guna usaha dapat juga hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PP Nomor 40 Tahun 1996, yang disebabakan oleh hal-hal berikut :

Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;

Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir;

Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14 PP No 40 Tahun 1996;

Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

Dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;

Ditelantarkan;

Tanahnya musnah;

Apabila hak guna usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas hak guna usaha tersebut kepada negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri. (Andrey Amin/ Tim)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »