Jurnal Kelestarian Bangsa

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Dokumen Suplai BBM PT. Empat Lima Sejahtera Diduga Bodong

By On 10/30/2019 08:32:00 AM


TANGERANG, CULA1.ID - Dokumen yang dimiliki oleh Transportir PT. Empat Lima Sejahtera diduga bodong alias aspal (asli tapi palsu). Pasalnya, dokumen  hanya selembar kertas tidak ada kejelasan izin manifest jam berapa keluar masuknya kendaraan tersebut.

Hal tersebut terkuak ketika satu unit mobil tanhki warna biru putih yang berlogo Industri Nopol B 9632 TFU  kapasitas lima ribu liter yang dikemudikan Indra dalam keaadan kosong melintas di perbatasan Tangerang - Bogor (Taman Adiyasa), pada Minggu malam, 27 oktober 2019. 

Saat ditanya awak media, Indra, sang sopir tangki tersebut mengatakan, bahwa ia melitas di jalan tersebut setelah sebelumnya mengirim Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke wilayah Citorek, Kabupaten Lebak, Banten.

"Habis ngirim Solar pak ke daerah Citorek," ujarnya.


Saat ditanya asal BBM jenis Solar yang dikirim, Indra mengatakan, bahwa Solar tersebut berasal dari Lapak yang berada di Kadu Sirung, Pagedangan, Tanggerang, Banten.

Saat sang Sopir menghubungi pengurusnya atau Kordinatornya bernama Sanim alias Jaja yang juga Ketua salah satu Ormas Ternama di Kabupaten Tanggerang menyebutkan, bahwa Bos pemilik Solar adalah Ade, warga Bogor. 

"Solar yang kami bawa ini dapat dari beberapa tempat. Salah satunya diambil dari Denbekang (Detasemen Perbekalan Angkutan)," ujarnya.


Diketahui, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan MIGAS, Pengangkutan BBM bersubsidi harus memiliki izin yang sesuai peruntukannya. Untuk melakukan pengangkutan juga harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan.

Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan BBM dapat dikenakan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU MIGAS.

Setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dipidana dengan Pidana Kurungan Penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi Rp 40 milyar.

Mengangkut BBM bersubsidi tidak sesuai pada tujuan perbuatan tersebut dapat diartikan dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam Pasal 55 UU MIGAS.


Setiap orang yang menyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana 6 tahun, denda paling tinggi Rp 60 milyar rupiah.

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha Dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara diantaranya, kegiatan pengoplosan BBM, Penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke Pelaku Usaha, atau Industri. (Andrey Amin)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »