Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Gerak DPD Banten Surati DPMPTSP Kabupaten Serang untuk Periksa Kelengkapan Izin 19 Perusahaan

By On 10/24/2019 07:43:00 PM


SERANG, CULA1.ID - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Raya Serang - Jakarta KM 9,5, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, surati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang untuk memeriksa kelengkapan izin 19 perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Serang.

Ketua Gerak Indonesia DPD Provinsi Banten, Arohman Ali mengatakan, melalui surat tesebut pihaknya meminta kepada dinas terkait untuk memeriksa kelengkapan perizinan terhadap 19 perusahaan yang ada di Kabupaten Serang. 

"Lewat surat yang kami kirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Serang melalui DPMPTSP, kami meminta Pemerintah Daerah untuk memeriksa kelengkapan izin 19 perusahaan tersebut," ujarnya

"Dari 19 Perusahaan yang kami cantumkan untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kelengkapan izin perusahaan, ada 9 perusahaan yang diduga belum memiliki kelengkapan izin  dan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan serta adanya dugaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), karena ada beberapa perusahaan keberadaannya di kawasan peruntukan pemukiman kepadatan tinggi," ucap Ali, kepada awak media, Kamis, 24 Oktober 2019.

Ali menjelaskan, bahwa sebagai lembaga sosial kontrol berupaya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Berbicara soal izin jelas di situ ada retribusi pajak. Dengan menjungjung tinggi nilai praduga tak bersalah, maka dengan ini kami meminta Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP Kabupaten Serang untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap perusahaan yang kami cantumkan nama-namanya dalam surat tersebut terutama tentang izin-izin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Menteri tentang Lingkungan Hidup," tutupnya. (Amroji/Dimas Agung)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »