Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Tanggapi Laporan, Pekan Depan Sat Pol PP Akan Panggil Pihak Perusahaan Soal Kelengkapan Izin

By On 11/23/2019 04:00:00 PM


SERANG, CULA1.ID - Menanggapi surat laporan pengaduan pendahuluan perkumpulan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Indonesia DPD Provinsi Banten, soal 4 perusahaan di Kecamatan Ciruas yang diduga belum memiliki kelengkapan izin dan izin yang menyalahi peruntukkan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang akan melakukan pemanggilan kepada pihak perusahaan pada pekan depan.

Hal tersebut dikatakan M. M. Iskandar, Sekertaris Dinas Sat Pol PP Kab Serang. Hasil kordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang, pihaknya akan memanggil 2 Perusahaan terkait dengan kelengkapan perizinan yang belum dilengkapi dan izin yang tidak sesuai peruntukan. 

"Sesuai SOP, kami akan panggil terlebih dahulu pihak perusahaan untuk melengkapi persyaratan dengan memberikan batasan waktu yang ditentukan, bilamana memang membandel, kami akan mengambil langkah penutupan sementara terhadap perusahaan tersebut. Pekan depan ada 2 perusahaan yang akan kami panggil, PT. Senama Motor dan PT. Rama Surya Perkasa," katanya, Sabtu, 23 November 2019.

Lanjut Iskandar, untuk 2 perusahan lainya seperti PT. Dwi Beton, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lapangan dan sudah disampaikan kepada Bupati untuk meminta arahan langkah apa yang harus dilakukan.

"Namun arahan belum kami terima hingga saat ini," ujarnya. 

Sedangkan untuk PT. Super Silicaindo pihaknya belum melakukan kordinasi dengan DPMPTSP, mengingat izin yang belum dimiliki hanya izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup. 

"Soal PT. Dwi Beton, kami menunggu arahan Bupati ketika sudah ada intruksi untuk melakukan penutupan. Kami akan melakukan penyegelan, menutup sementara aktifitas perusahaan sampai izin-izin dilengkapi oleh pihak perusahaan," jelasnya

Sementara, Ketua Perkumpulan Gerak Indonesia DPD Provinsi Banten, Arohman Ali menyampaikan, bahwa pihaknya meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang. Ketegasan yang dilakukan dapat menjadi acuan perusahaan-perusahaan lainnya sebagai pelaku usaha di Kabupaten Serang untuk menaati setiap Peraturan Daerah yang di berlakukan. 

"Berbicara soal izin tentu berbicara soal retribusi pajak, bilamana perusahaan pelaku usaha dapat menaati Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Serang makan secara otomatis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus meningkat," tutupnya. (Dimas Agung)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »