Jurnal Kelestarian Bangsa

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Proyek Penataan Halaman SDN Gembong II Diduga Tidak Sesuai Spek

By On 11/11/2020 11:00:00 PM

Penulis : Asep


TANGERANG, Cula1.ID - Proyek penataan halaman SDN Gembong II, berlokasi di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten yang baru saja selesai dikerjakan oleh CV. Aruna Nusa Persada diduga hasil kegiatannya tidak sesuai dengan spek.

Pantauan media dilokasi beberapa waktu yang lalu, kegiatan dengan nilai Rp 392.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2020, pada hasil gelaran rigid pavement diduga tidak rata dan ketinggian betonisasi diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Ketika dikonfirmasi, pelaksana CV. Aruna Nusa Persada Ari mengatakan, untuk masalah ketebalan rabat beton dan halaman sekolah memang seharusnya 15 cm dengan luas keseluruhan 300 meter.

"Untuk ketebalan 15 centimeter," kata Ari beberapa waktu yang lalu.

Menanggapi hal tersebut, LSM Pusaka Sakti Kasno menjelaskan apabila hasil suatu kegiatan diduga tidak sesuai dengan RAB, seharusnya di ukur ulang dan bila terbukti adanya pengurangan ketinggian, seharusnya ditambahkan. Jika hasil temuan kurangnya ketinggian masih dibiarkan, akan saya layangkan surat ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan selaku Satuan Kerja.

"Biar tidak ada lagi para kontraktor yang nakal. Karena uang yang di gunakan itu uang pajak yang selama ini kita bayar," jelasnya, Rabu (11/10/2020).

Senada diungkapkan Ketua LSM Penjara Banten M. Rasmidi dirinya mengungkapkan, tentunya seluruh pengerjaan proyek yang menggunakan Anggaran Negara, pengerjaannya harus sesuai dengan Juklak dan Juknis yang tertera di RAB.

"Kita sebagai LSM berkewajiban menegur kepada pihak pelaksana proyek, apabila pihak pelaksana tidak mengindahkan dan tetap membuat kecurangan," ungkapnya.

M. Rasmidi menambahkan, selain dari LSM, masyarakat juga mempunyai hak untuk menyetop sementara kegiatan tersebut sampai adanya komitmen dan kesepakatan dari semua pihak yang terkait. Sehingga pelaksanaannya sesuai dengan RAB dan tidak menimbulkan kerugian Negara.

"Acuan dasarnya tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan  peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," imbuhnya.

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »