Jurnal Kelestarian Bangsa

Berita Terbaru

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

MAPAK Banten : Hasil Audensi dengan Dinkes Belum Memuaskan

By On 12/15/2020 07:33:00 PM


SERANG, CULA1.ID - Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Anti Korupsi (MAPAK) Provinsi Banten menilai hasil audensi tentang pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) tahap satu yang berlokasi di Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang belum memuaskan.

Audensi yang berlangsung pada hari Selasa (15/12) di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten ini dihadiri oleh Sekdis Dinkes dr. Devina, Kasubag Umum Dinkes, Konsultan pengawas beserta beberapa Lembaga yang tergabung di Koalisi MAPAK Banten.

Adapun audensi ini untuk mempertanyakan terkait teknis pekerjaan dan dokumentasi RSJ tahap satu yang menelan anggaran kurang lebih Rp 8 M dan bersumber dari APBD 2019. 

Dimana pihak Dinas Kesehatan Provinsi Banten diduga telah banyak merugikan keuangan negara. Dikarenakan pembangunannya tidak sesuai spek dan menjadi temuan Badan Pemerikas Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Banten.

Sekertaris Dinas Kesehatan dr. Devina menjelaskan bahawa, masalah proyek pembanguan RSJ tahap satu sudah di periksa oleh BPK dan Kejaksaan Tinggi Banten.

"Adapun temuan kerugian negara sudah di kembalikan ke negara sebesar Rp 300 jt lebih, jelasnya di saat audensi.

Sementara itu, bebeerapa Lembaga yang tergabung di Koalisi MAPAK Banten menyampaikan rasa ketidakpuasan atas penjelasan yang telah disampaikan dr. Devina terhadap adanya dugaan kerugian negara di pembangunan RSJ tahap satu.

Seperti yang dikatakan Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalisasi (GMAKS) Saiful Bahri, ia menyampaikan rasa ketidakpuasanya akan hasil audensi yang dilakukan. Karena menurut dirinya, apa yang di pertanyakan terkait teknis tidak di jawab satu pun. 

"Kedepan kami akan meminta audensi ulang, agar pihak Dinas memepersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan proyek tersebut. Dan kami akan melayangkan surat permohonan informasi," kata Saiful Bahri.

Senada diungkapkan tenaga ahli Koalisi MAPPAK Banten Samsul sangat menyayangkan atas sikap Dinkes Provinsi Banten yang enggan menjawab pertanyaan perihal pembangunan RSJ yang berlokasi di Kelurahan Cigoong tersebut.

"Ketika audensi, disitu ada pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen," ungkapnya.

Samsul menambahkan, seharusnya Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengetahui terkait teknis pekerjaan dilapangan yang sudah dibayar dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019.

"Harusnya satuan kerja mengetahui," tutupnya.


Penulis : Red/Rilis MAPAK Banten 

Editor : Lahudin


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »